Kerjasama dan kolaborasi yang hebat antara pemerintah dan pihak swasta akan menghasilkan dampak yang baik. Ada pepatah mengatakan jika kesehatan merupakan hal yang utama.
Apa maksud dari infrastruktur kesehatan? Apa kaitannya dengan ekonomi?
Ditelusuri lebih dalam lagi mengenai infrastruktur, infrastruktur itu sebenarnya apa? Secara singkatnya infrastruktur merupakan fasilitas pendukung untuk meningkatkan perekonomian sosial. Infrastruktur bukan melulu tentang jalan, jembatan, transportasi dll, namun seperti sekolah ataupun rumah sakit juga termasuk dalam infrastruktur. Infrastruktur kesehatan yang dimaksud ada dua yaitu infrastruktur baik fisik dan non fisik, untuk fisik contohnya yaitu bangunan rumah sakit itu sendiri dan untuk non fisik adalah seperti SDM tenaga medis. Lalu apa hubungannya dengan perekonomian? Jadi seperti ini, jika kesehatan masyarakat tidak terkendali lalu siapa yang akan melakukan perputaran roda perekonomian di Indonesia jika masyrakatnya tidak sehat yang menyebabkan kurang produktif.
Sehat itu mahal? Lalu bahagaimana dengan kaum menengah kebawah?
Diketahui jika sakit dan melakukan pemeriksaan kedokter, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun pemerintah sebagai pelayan rakyat terus membenahi dan melakukan bantuan kepada masyrakatnya yang kurang mampu dengan mengadakan program BPJS. Dalam program BPJS ini terjadi system gotong royong. Dengan demikian kalangan menengah kebawah yang sakit dapat tertangani tanpa terbebani biaya yang berat. Namun disatu sisi banyak masyarakat kecewa dengan program BPJS ini yang dimana terasa cukup lamban dalam penangananya, namun jika dikulik lebih dalam terjadi lambannya penanganan karena banyak nya pasien dan juga urgensi pasien.
Bagaimana dengan masyarakat dipelosok Indonesia yang minim infrastruktur kesehatan?
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas wilayahnya, dengan luasnya Indonesia diketahui juga jika masih melum meratanya infrastruktur yang ada. Masih banyak terjadi kesenjangan dibeberapa daerah yang disebabkan keterbatasan infrastruktur. Diketahui juga jika berada di pelosok Indonesia maka akan merasakan berbagai keterbatasan yang ada dan yang sangat krusial jika membahas tentang infrastruktur kesehatan. Yang dimana kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, namun masih terdapat beberapa wilayah yang belum dapat terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Dengan demikian maka tentu saja akan meningkatkan angka kematian di Indonesia.
Bagaimana kualitas layanan kesehatan di Indonesia?
Kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah dapat dibilang baik dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup banyak dan professional yang dapat memberikan kesehatan yang lebih kepada masyarakat. Namun disatu sisi, beberapa masyarakat yang merasa mampu dalam artian sebagai masyarakat golongan atas maka mereka lebih memilih melakukan pengobatan diluar negeri dengan asumsi pelayanan kesehatan di luar negeri jauh lebih baik dibandingkan di Indonesia dengan tersedianya peralatan peralatan kesehatan yang lengkap dan mendukung. Kembali kepada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia yang dimana terkadang pelayanan di Indonesia sudah mampu melayani masyarakat namun masih ada masyarakat yang memilih untuk berobat ke negeri orang.
Jika demikian berarti ada yang salah dari infrastruktur kesehatan di Indonesia?
Untuk menunjang dan meperlengkap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, sudah bukan rahasia umum lagi jika akan memakan biaya yang sangat besar. Karena bisa diketahui jika peralatan dan perlengkapan kesehatan memang memiliki harga yang cukup tinggi dengan segala aspek yang harus diperhatikan baik dari segi fungsi, manfaat, kehigienisan, kesterilan dan lain sebaginya. Dan terkadang beberapa tempat kesehatan menyediakan amunisi kesehatan seperti contohnya yaitu vaksin namun vaksin tersebut tidak dapat bertahan lama dan jika masa pakai sudah terlewat maka vaksin tersebut sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan kembali. Dengan terjadi seperti itu yang terkadang harus membuang amunisi kesehatan tersebut secara sia sia karena tidak dapat digunakan lagi. Dan mungkin beberpa fasilitas kesehatan dengan kapasitas kecil memilih untuk tidak menyediakan vaksin itu dengan asumsi takut rugi jika haru membuang secara sisa sia yang pada kenyataanya harga vaksin tersebut tidaklah murah. Dengan seperti itu maka fasilitas kesehatan akan menurun karena tidak lengkapnya ketersediaan penunjang kesehatan.
Bagaimana solusi pemerintah, apakah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak swasta?
Pemerintah dapat menggembangkan skema Public Private Partnership (PPP) guna pengembangan infrastruktur yang khususnya dalam kasus infrastruktur kesehatan. Yang dimaksud PPP disini merupakan pihak swasta, dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta makan akan membantu meringankan atau menekan pengeluaran APBN. Maka kerjasama PPP dan pemerintah sebenerarnya tetap menjalankan perannya masing masing dan juga memiliki tanggung jawab dan juga resiko, baik darimpihak pemerintah ataupun pihak swasta. Namun dalam skema PPP ini yang lebih condong diuntungkan yaitu pihak pemerintah karena dapat menekan pengeluaran APBN. Yang diketahui juga bahwasanya swasta dipandang memiliki sumber daya yang mumpuni dan berkompeten karena pihak swasta bekerja untuk mendapatkan untung dan guna mendapatkan untung perlu melakukan upaya pelayanan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Disini kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam hal infrastruktur kesehatan yaitu seperti kerjasama dalam melakukan pengelolaan manajemen rumah sakit, menjadi pelaku pelayanan pendukung atau penyedia infrastruktur kesehatan tersebut. Skema PPP ini dikembangkan dengan tujuan yaitu adanya kebijakan di bidang kesehatan yang lebih luas dan juga merupakan bagian dari kebutuhan pada sistem kesehatan tersebut. Maka sebenarnya kehadiran sektor swasta juga menawarkan banyak penawaran dalam efisiensi pelayanan dan meningkatkan kualitasnya, jadi bukan hanya soal pendanaan saja.
Bagaimana dengan resiko dalam PPP?
Tentu saja jika aka nada sebuah resiko yang akan terjadi, namun harus mengerti cara menghindarai dan meminimalisir terjadinya resiko tersebut. Yang bahwasannya dalam PPP ini merupakan kerjasama anatara 2 pihak maka akan sangat mungkin jika terjadi suatu miskomunikasi, dan dalam bidang kesehatan akan sangat fatal resikonya jika terjadi kelalaian yang bahwasanya pada bidang kesehatan ini berhubungan dengan nyawa seorang manusia. Maka perlu dilakukan upaya meminimalisir terjadinya miskomunikasi tersebut dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini dengan matang dan jelas. Maka walaupun pihak pemerintah lebih condong diuntungkan namun pihak pemerintah harus sangat perlu berhati hati dalam melakukan perencanaan ini.
