Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas dalam urusan politik luar negeri. Dalam pidato pelantikannya, ia menekankan pentingnya kedaulatan nasional, swasembada pangan, energi, dan penguatan industri pertahanan sebagai fondasi kemandirian bangsa (Reuters, 2024). Sejak saat itu, berbagai kebijakan strategisnya memperlihatkan pola yang menekankan kerja sama internasional dengan prinsip kesetaraan, bukan ketergantungan.
Di sektor pertahanan, komitmen tersebut terlihat jelas dalam pameran Indo Defence 2025 di Jakarta. Pemerintah bersama BUMN pertahanan menandatangani 17 kontrak dan sekitar 55 nota kesepahaman dengan mitra domestik maupun internasional, yang sebagian besar menekankan aspek alih teknologi dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri (Antara, 2025). Data ini menunjukkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada onshoring kebutuhan militer, sehingga ketergantungan impor perlahan dapat dikurangi.
Langkah serupa tampak pada pengelolaan sumber daya mineral strategis. Kebijakan hilirisasi nikel yang mulai ditegakkan sejak 2020 kini terus dipertahankan untuk menarik investasi pengolahan di dalam negeri. Strategi ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik luar negeri yang memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah persaingan global rantai pasok baterai kendaraan listrik (Reuters, 2023). Dengan cara ini, Jakarta menunjukkan bahwa regulasi domestik dapat menjadi alat diplomasi, bukan semata kebijakan teknis.
Dalam ranah perdagangan internasional, pemerintah Indonesia juga menunjukkan sikap negosiasi yang selektif. Salah satu contoh konkret adalah Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa yang dijadwalkan ditandatangani di Bali pada September 2025. Nilai perdagangan bilateral Indonesia--Uni Eropa pada 2024 tercatat mencapai 30,1 miliar dolar AS, menjadikan kawasan ini mitra dagang strategis. Namun, Indonesia tetap menegaskan prioritas pada isu keberlanjutan serta akses pasar yang adil sebelum menyetujui perjanjian tersebut (Financial Times, 2025). Sikap serupa juga terlihat dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat, di mana Prabowo menegaskan bahwa tarif "idealnya nol persen" untuk mendukung eksportir Indonesia, tetapi ia tetap mempertahankan aturan domestik seperti larangan ekspor mineral mentah (E&E News, 2025).
Kebijakan ini menimbulkan persepsi bahwa Presiden Prabowo tidak mudah ditekan oleh pihak asing. Bahkan, di tingkat domestik, pemerintah berani mengambil langkah kontroversial dengan memperluas peran militer dalam ranah non-tradisional, mulai dari pengamanan demonstrasi hingga ketahanan pangan. Amandemen tersebut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi dan memicu protes publik (Reuters, 2025). Namun, langkah ini juga menegaskan sinyal kuat bahwa keputusan strategis di Indonesia berakar pada prioritas keamanan nasional, bukan tekanan dari luar negeri.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa kemandirian yang ditunjukkan tidak berarti isolasi total. Indonesia tetap membutuhkan investasi asing untuk membangun fasilitas hilirisasi, pabrik baterai, serta industri pertahanan. Karena itu, diplomasi yang dijalankan cenderung bersifat pragmatis dengan pendekatan hedging---membangun hubungan baik dengan berbagai blok kekuatan global tanpa mengunci diri pada satu pihak saja (The Diplomat, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa "sulit didikte asing" lebih tepat dimaknai sebagai strategi kedaulatan pragmatis: menjaga independensi, tetapi tetap membuka kerja sama yang saling menguntungkan.
Kesimpulannya, era kepemimpinan Prabowo memperlihatkan arah kebijakan luar negeri yang mengedepankan kedaulatan nasional dengan tetap menjaga keterhubungan global. Dari penguatan industri pertahanan, hilirisasi mineral, hingga negosiasi perdagangan strategis, Indonesia menampilkan posisi yang lebih berani dalam menegaskan kepentingannya. Walau keterbatasan ekonomi dan kebutuhan investasi membuat kompromi tetap diperlukan, citra Indonesia sebagai negara yang sulit didikte asing kini semakin menguat.
Referensi
Antara. (2025, September 13). Indo Defence 2025 catatkan 17 kontrak dan 55 MoU. Antara News. https://www.antaranews.com/
E&E News. (2025, September 11). Indonesia's Prabowo eyes tariffs, mineral policy in U.S. talks. https://www.eenews.net/
Financial Times. (2025, September 5). Indonesia, EU set to sign CEPA in Bali after years of talks. https://www.ft.com/
Reuters. (2023, December 20). Indonesia to keep nickel export ban to push downstream investment. https://www.reuters.com/
Reuters. (2024, October 20). Prabowo sworn in as Indonesia's president with vow on sovereignty. https://www.reuters.com/
Reuters. (2025, September 2). Indonesia's military role expansion law faces court challenge. https://www.reuters.com/
The Diplomat. (2025, March 14). Prabowo's foreign policy: Pragmatic hedging in action. https://thediplomat.com/
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
