Kebijakan publik dan etika publik saling terkait dalam konteks pengambilan keputusan pemerintah dan lembaga publik. Kebijakan publik adalah rencana tindakan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau mengatur tindakan dalam masyarakat, sedangkan etika publik adalah nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan perilaku pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, etika publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil adalah adil, transparan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Etika publik juga membantu untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil tidak hanya bermanfaat untuk kelompok tertentu saja, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.
Sebaliknya, kebijakan publik dapat memengaruhi etika publik, baik positif maupun negatif. Kebijakan publik yang baik dan benar dapat mempromosikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika publik, seperti transparansi, integritas, keadilan, dan kejujuran. Di sisi lain, kebijakan publik yang buruk dan tidak benar dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga publik, serta dapat memperburuk masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan publik yang baik harus memperhatikan nilai-nilai etika publik dan menjunjung tinggi integritas dan transparansi. Selain itu, kebijakan publik harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan dan lingkungan.
Dilansir dari Chanel Youtube Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Kuliah umum kebijakan publik dan etika publik oleh Sri Mulyani 2010. Sri Mulyani adalah seorang ekonom dan Menteri Keuangan Indonesia. Dalam pandangan Sri Mulyani, kebijakan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan etika publik yang kuat. Sri Mulyani menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
Dalam perspektifnya, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang baik dalam mencapai kebijakan publik yang sukses. Dia percaya bahwa pengelolaan keuangan publik yang baik dapat membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang ketat, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, dan pengendalian pengeluaran yang efektif.
Dalam perspektifnya, kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang baik dalam mencapai kebijakan publik yang sukses. Dia percaya bahwa pengelolaan keuangan publik yang baik dapat membantu memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang ketat, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik, dan pengendalian pengeluaran yang efektif.
Dalam perspektif etika publik, Sri Mulyani menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Dia percaya bahwa integritas dan kejujuran adalah dasar dari kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga publik. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tegas sebagai upaya untuk meningkatkan etika publik dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
Sri Mulyani berkata
“mengenai Apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus dari mulai berpikir merasakan bersikap dan membuat keputusan menjadi sangat penting Tentu saya tidak perlu harus mengulangi karena itu menyangkut yang disebut tujuan konstitusi yaitu kepentingan cara katanya yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur jadi kebijakan publik dibuat Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya”
Dari perkataan Sri Mulyani diatas dapat kita ketahui hakikat dari tujuan Kebijakan Publik yaitu untuk melayani rakyat. Oleh karena itu Kebijakan Publik haruslah dibuat berdasarkan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Adapun Mengenai masalah Etika Publik, Sri Mulyani berkata:
“Meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan membuat rambu-rambu dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal sering bawah pengawasan itu pun masih bisa dilewati di sinilah kemudian muncul Apa yang disebut unsur etika? Etika menempel di dalam diri kita sendiri di dalam cara kita melihat Apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas? Apakah sesuatu itu menghianati atau tidak menghianati kepentingan publik yang harus kita layani? Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang? mengkhianati kebenaran . 3 itu ada di dalam diri kita kemudian kalau kita bicara tentang total atau dalam bahasa Inggris yang keren namanya agregat setiap kepala kita jumlahkan menjadi etika yang sifatnya agregat atau Bumi pertanyaannya adalah Apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan gardens kepada kita”
Dari perkataan diatas dapat kita simpulkan bahwa etika publik merujuk pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan perilaku pemerintah yang mana hal ini berikatan dengan terciptanya rambu-rambu atau pengawasan terhadap pemutusan atau pembentukan suatu kebijakan publik.
Ada beberapa permasalahan yang dapat muncul pada kebijakan publik dan etika publik, di antaranya:
Konflik antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu: Kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan publik secara keseluruhan, namun seringkali ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut dan berusaha untuk mempengaruhi atau bahkan melawan kebijakan tersebut.
Ketidakadilan atau diskriminasi: Kebijakan publik yang tidak merata atau membeda-bedakan perlakuan terhadap kelompok atau individu tertentu dapat melanggar prinsip etika publik yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan.
Korupsi: Korupsi dapat terjadi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dan melanggar prinsip etika publik yang mengutamakan integritas dan transparansi.
Pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan bukti atau data yang akurat: Kebijakan publik harus didasarkan pada bukti atau data yang akurat dan terpercaya, namun seringkali keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan politik atau kepentingan tertentu yang mengabaikan bukti atau data yang tersedia.
Ketidakpatuhan terhadap aturan atau hukum: Pelanggaran terhadap aturan atau hukum dapat terjadi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, dan melanggar prinsip etika publik yang mengutamakan kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika publik dan korupsi.
