Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, fenomena golput tidak pernah absen sekalipun sejak pemilu pertama pada 1955 hingga saat ini. Golput menjadi fenomena yang selalu ada dalam setiap pemilu baik pemilihan presiden (pilpres), legislatif (pileg) maupun kepala daerah (pilkada) mencakup gubernur (pilgub) dan bupati (pilbup).
Umumya, golput dipahami sebagai pemilih yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Diskursus tentang golput menjadi penting sebab golput mempunyai dimensi lain, yakni lemahnya kadar keabsahan (legitimiasi) kepemimpinan terpilih. Ekses negatifnya akan kentara dalam proses berjalannya kepemimpinan yang tidak banyak mendapatkan simpati dari masyarakat. Program kerja pemimpin terpilih sangat riskan untuk bisa terlaksana. Dimensi penting lain dari golput adalah ketika pemilu menghasilkan sosok pemimpin yang tidak amanah. Dampaknya jelas kepemimpinan yag lalim.
Di Indonesia, golongan putih (golput) telah menjadi fenomena politik yang menarik pada 1970-an. Hal ini terjadi karena golput tidak hanya diartikan sebagai para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (Kacung Marijan: 2006). Dimotori oleh sejumlah intelektual macam Arif Budiman, golput menjelma menjadi sebuah gerakan politik yang menyuarakan kritikan pedas terhadap rezim orba, berikut pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. Berangkat dari argumen tesebut, bagaimana relevansi golput hari ini?
Motif Golput
Louis DeSipio, Natalie Masuoka dan Christopher Stout (2006) membagi golput ke dalam: (a) Registered Not Voted, yaitu warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya; (b) Citizen-not Registered, warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih; dan (c) Non-Citizen, bukan bagian dari warga negara sehingga tidak memiliki hak pilih.
Dengan skema pemikiran ini, motif seseorang memilih golput dapat dibedakan menjadi motif internal dan eksternal (Lingkaran Survei Indonesia, 2007). Motif internal terjelaskan oleh pengertian-pengertian mengenai perilaku memilih (voter behaviour). Besar-kecilnya partisipasi pemilih (voting turnout) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih.
Dari sudut pandang ini, keputusan seseorang untuk golput dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor sosiologis yang mengidentifikasi pada variabel seperti agama, pendidikan, pekerjaan dan ras. Kedua, faktor psikologis yang menginisiasi seseorang dengan partai atau kandidat tertentu. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat, makin besar kemungkinan untuk tidak golput. Ketiga, faktor ekonomi-politik yang melandaskan pilihan seseorang pada pertimbangan rasional (rational choice) untung-rugi. Selama dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pemilih, peluang untuk tidak golput lebih besar.
Adapun motif eksternal pemilih menjadikan struktur penyelenggaraaan pemilu sebagai fokus perhatian utama. Pertama sistem pendaftaran (registrasi) pemilih. Kacaunya pendaftaran pemilih tentu berefek negatif pada minat seseorang untuk memilih. Kedua, sistem kepartaian dan pemilihan umum suatu negara. Data penelitian menunjukkan sistem dua partai relatif bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Sebaliknya, sistem Pemilu proporsional membuat partisipasi pemilih lebih tinggi (Russel J. Dalton dan Martin P. Watternberg, 1993). Ketiga, sifat pemilihan. Negara yang menganut asaz wajib pilih (compulsary election) memiliki potensi golput yang lebih rendah dibandingkan negara yang berasaz hak pilih (voluntary election).
Success Story
Harus diakui sistem pemilihan langsung tidak serta merta menghasilkan outcome pemimpin-pemimpin pemerintahan terbaik. Tetapi, bukan berarti tidak ada sama sekali. Melalui mekanisme pemilihan langsung, demokrasi mampu melahirkan banyak sosok Umar Bin Abdul Aziz dalam konteks kekinian.
Hari ini kita mempunyai succsess story misalnya adalah Joko Widodo. Kita menyaksikan bagaimana kepercayaan masyarakat yang begitu luar biasa dan bertahan selama delapan tahun kepada Jokowi. Terlebih ini terjadi dalam dua wilayah dan skala pemerintahan yang berbeda, Kota Solo dan DKI Jakarta. Mengkalkulasi kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi, secara logika dan rasa mustahil jika kepemimpinannya tidak berkualitas.
Cerita sukses lainnya datang dari Kota Banjar, Jawa Barat. Sepi dari hingar-bingar publikasi media, pada pilkada 2008 Wali Kota Herman Sutrisno meraih 92,17 persen suara dan masuk Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh kepala daerah manapun (Tempo, 12/02/13). Menahkodai Kota Banjar sejak 2003 persis setelah Banjar menjadi Kota Otonom baru terpisah dari Kab. Ciamis. Herman mendedikasikan dirinya untuk rakyat Banjar melalui program-program kerja yang melayani.
Joko Widodo dan Herman Sutrisno hanyalah cuplikan dari sekian cerita-cerita sukses pemimpin daerah lainnya yang tersebar di seantero negeri. Hanya, bisa jadi tidak terjangkau oleh pemberitaan media. Dalam tujuan menciptakan pemimpin-pemimpin tipe KW-1 seperti inilah energi golput seharusnya ditransformasikan.
Internalisasi rasa berdosa dan ikut bertanggugjawab jika pemilihan langsung memenangkan pemimpin-pemimpin yang tidak amanah lalu lalim seyogyanya dijadikan referensi perbandingan pijakan golput. Apalagi, rona demokrasi dewasa ini relatif lebih ramah sekalipun memang tidak sempurna. Jadi, relevansi golput hari ini adalah untuk dikonversi menjadi kekuatan-kekuatan suara sah penguat demokrasi, pencetak pemimpin yang mendedikasikan kepemimpinannya untuk melayani rakyat.
