Beberapa hari yang lalu calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan menyambangi daerah Palmerah untuk berkampanye. Beliau sempat mengeluhkan masalah pendidikan anak-anak di Jakarta.
“Akses pendidikan pada semua, karena di Jakarta hari ini angka partisipasi murni SMA hanya 65 persen. Artinya 1 dari 3 anak di Jakarta tidak sekolah level SMA,” perkataan Anies di Jalan Palmerah Utara III, Minggu (13/11).
Untuk itu Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berjanji untuk memperbaiki sistem pendidikan Jakarta agar lebih berkualitas. Ia mengatakan hal tersebut dapat terwujud dalam 5 tahun jika terpilih sebagai Gubernur DKI.
Saya bukan seorang yang suka mencari kesalahan orang, akan tetapi menurut saya yang dikatakan oleh Anies tersebut sangat kontradiktif dengan rekam jejaknya ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai seorang Menteri, beliau menjabat hanya selama 20 bulan dari tahun 2014 hingga pada akhirnya namanya menjadi salah satu yang mengisi daftar reshuffle kabinet jilid II di bulan Juli 2016. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pencopotan Anies merupakan akibat dari kinerja lamban yang ditunjukannya selama menjabat menjadi menteri, seperti Kartu Indonesia Pintar yang distribusinya tersendat. Kartu Indonesia Pintar yang menghabiskan dana hingga trillliunan rupiah dinilai gagal karena pencapaiannya yang sangat rendah. Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa setelah 20 bulan, KIP belum berjalan karena permasalahan data. Data di dapodik (data pokok pendidikan) kurang valid karena banyak yang tidak berhak mendapatkan dana KIP.
Masalah yang terjadi adalah ketika Anies mengeluhkan bahwa pendidikan anak-anak di Jakarta masih sangat minim, yang artinya masih banyak anak Jakarta yang tidak bersekolah.
Saya melihat bahwa apa yang dikatakan Anies saat ini justru merupakan akibat dari kinerjanya yang kurang maksimal saat menjabat sebagai mendikbud. Seharusnya dia pun sudah mengetahui hal itu semenjak menjadi menteri, dan juga sudah seharusnya hal tersebut dapat beliau benahi.
Jika pun ada yang harus disalahkan kalau ada yang belum bersekolah di Jakarta, seharusnya Anies Baswedan lah orang yang berani maju dan mengatakan, saya bertanggung jawab jika ada anak Indonesia yang belum bersekolah. Kenapa seperti itu? 20 bulan adalah waktu yang cukup lama sebagai menteri yang memiliki wewenang tertinggi pada pendidikan di Indonesia untuk membuat satu perubahan.
Hal ini kemudian menjadi ironi ketika ia menyesalkan bahwa banyak anak di Jakarta yang belum bersekolah, dan menjadikannya sebagai bahan obral janji kampanye untuk pilkada. Pertanyaan sarkas yang dapat dilontarkan adalah
Kenapa bapak tidak benahi ketika menjadi menteri?
Bukan juga mengungkit masa lalu, akan tetapi jangan sampai kesalahan yang sudah terjadi, akan terulang kembali.
