Konflik mulai timbul karena pengiriman pasukan oleh kedua negara pada kurun waktu 1965-1966 yang lambat laun hal ini menjadi 'bom waktu' pecah nya perang antara kedua negara tersebut. Perjanjian damai kembali dilakukan karena perang yang semula berfokus ke pemisahan Bangladsesh merambat hingga ke wilayah Kashmir karena pengiriman pasukan, oleh karena itu dalam Perjanjian Shimla  kedua belah pihak yang diwakilkan oleh Indira Gandhi selaku perdana menteri India dan Zulfikar Bhutto sebagai presiden Pakistan sepakat menarik pasukan dari wilayah Kashmir dalam tempo waktu 30 hari.
Pada tahun 1974, kelompok oposisi meminta dan menagih pemerintah India memberikan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dengan India, kelompok ini mengangkat seorang ulama sekaligus tokoh politik Kashmir yaitu Sheikh Abdullah untuk menjadi menteri utama. Indira Gandhi selaku perdana menteri India pada saat itu menanggapi permintaan ini dengan membuat kesepakatan dengan Syeikh Abdullah.
Gerakan militansi yang berdasarkan fundamentalisme islam mulai tumbuh pada tahun 1984, mereka memulai aksi-aksi nya dengan menyerang pemerintah India di perbatasan dan meneror masyarakat Hindu. Pemerintah India sendiri menuduh dibalik gerakan ini ada campur tangan Pakistan dalam muncul nya gerakan ini,India juga berpendapat bahwa senjata yang digunakan militan teroris ini di kirim oleh Pakistan.
Hubungan India dan Pakistan kembali memanas pada tahun 1999 karena pecah nya Perang Kargil. Perang ini terjadi karena Pakistan melintasi batas wilayah kontrol yang sudah disepakati sebelum nya oleh kedua belah pihak yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara. Setelah perang selesai Pakistan menerapkan politik 'cuci tangan' dengan menyalahkan pertempuran ini seluruhnya terhadap pemberontak Kashmir. Pertempuran ini dimenangkan oleh India yang berhasil menduduki wilayah Kargil.
Semenjak perang Kargil hubungan antara India dan Pakistan mulai memeliki titik terang, diplomasi Pervez Musharaff selaku presiden Pakistan pada saat itu berhasil dengan membuka jalur Kashmir sebagai jalur perdagangan untuk kedua negara, hubungan baik ini bertahan dari periode tahun 2003-2016 . Akan tetapi hubungan kembali memburuk karena Narendra Modi yang naik  menjadi perdana menteri dengan kebijakan-kebijakan yang agresif di wilayah Kashmir membuat posisi Pakistan dalam bahaya.
Terakhir konflik berlangsung pada 2019 karena India mencabut hak otonomi khusus Kashmir yang berakhir dengan demonstrasi rakyat Kashmir selain itu akibat kebijakan ini diskriminasi pada rakyat Kashmir yang mayoritas muslim terjadi yang dilakukan oleh tentara India dan masyarakat Hindu ekstrimis India, Kashmir kembali memanas kembali.
Dalam Perspektif Hubungan Internasional dan Kesimpulan.
Nicolo Machiavelli dalam buku nya yaitu Il Principe berkata bahwa untuk melanggengkan kedaulatan negara maka cara apapun harus digunakan termasuk cara-cara yang amoral sekalipun yaitu perang. Hal ini sejalan dengan situasi India dan Pakistan sama-sama mengklaim bahwa Kashmir termasuk dalam kedaulatan negara mereka oleh karena itu mereka meperebutkan wilayah tersebut.Â
National Interest atau kepentingan nasional juga menjadi dasar kedua negara itu berperang memperebutkan Kashmir padahal ditinjau dari faktor historis kedua negara ini pernah jadi satu elemen kekuatan untuk mengusir penjajah Inggris yang menguasai tanah India. Konsep Realisme terlihat jelas dalam perang sengketa Kashmir yang dilakukan oleh kedua negara.
Kesimpulan singkat nya adalah sengketa Kashmir tidaka akan meredup bahkan bisa menjadi lebih buruk tergantung dengan sukses atau gagal nya diplomasi di masa depan. Pemisahan Kashmir yang di mediasi oleh pihak ketiga yaitu PBB tidak menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak tersebut. Konflik abad ini  sudah berlangsung 72 tahun hingga sekarang dan masih belum menemui titik terang.
