Terbukti dalam beberapa kali pemeringkatan Transparency International kelima negara skandinavian ini senantiasa ada di ranking atas.
Dalam pemeringkatan terakhir (2019-2020) oleh Transparency International, Denmark menduduki ranking 1 bersama Selandia Baru, disusul Finlandia di ranking 3, Swedia di ranking 4, Norwegia di ranking 7, dan Islandia di ranking 11.
Memang, kerja besar administrasi pemerintahan, sebagai representasi mandat rakyat adalah untuk memimpin dan menjaga ketertiban umum serta mengelola distribusi keadilan sosial.
Kewajiban warga negara (semua rakyat) adalah mendukung. Pertama dan utamanya lewat retribusi pajak dan kontribusi modal sosial. Basis dukungan rakyat utamanya adalah kepercayaan. Bagaimana pemerintah bisa dipercaya?
Caranya adalah sedemikian rupa supaya rakyat bisa melihat dan merasakan. Ya melihat, karena 'seeing is believing!' Dan ya merasakan, karena 'touching is experiencing!' Begitulah kepercayaan diperoleh, dan karenanya mendapat dukungan rakyat.
Iya, melihat apa? Dan merasakan apa persisnya?
Oke transparansi, itu kan supaya bisa dilihat. Tapi apanya yang mau dilihat?
Yang mau dilihat dengan terang benderang adalah apa saja yang dikerjakan pemerintah. Lalu bagaimana program itu dikerjakan (pengelolaannya), termasuk soal duitnya (ini yang paling sensitif dan penting).
Pertanggungjawaban (akuntabilitas)nya mesti terbuka selama proses berlangsung. Itu yang namanya transparan, artinya bisa dilihat, kalau perlu dipelototi.
Jangan sembunyi-sembunyi seperti main petak umpet. Seperti misalnya hari Rabu 22 April 2020 tiba-tiba laman AntaraNews menurunkan tajuk berita berjudul: "PSI kritik pembayaran 'Commitment Fee' Formula E di tengah COVID-19."
Duhh!!! Efek kejut apa lagi ini?
