Aku dan Wayangku

*oleh : Andi Muhammad Reza

"Reformasi Dikorupsi" akhir--akhir ini kata itu seringkali terdengar di telinga masyarakat, banyak orang orang mempertanyakan kata itu, apa yang dikorupsi? Reformasi apa yang dikorupsi? Bagamaina bisa sebuah masa dikorupsi? Itulah beberapa pertanyaan yang selalu muncul ditelinga masyarakat saat ini. kondisi ini teradi karena banyaknya masyarakat sekarang yang luput akan definisi politik sesungguhnya. Di zaman reformasi banyak orang yang buta akan politik, politik sekarang lebih identik dengan uang, semua orang ingin terjun ke politik karena uang bukan lagi berdasarkan kegunaan dari politik itu sendiri.

Orang--orang sekarang ketika ditanya tentang kata pertama apa yang mereka pikirkan ketika mendengar kata politik selalu menjawab dengan 2 kemungkinan opsi jawaban yaitu uang dan kotor. Hal inilah yang menjadikan masyarakat sekarang memiliki pemikiran yang negatif ketika mendengar kata politik. Dan mereka selalu mencoba untuk acuh terhadap hal itu. Padahal seharusnya ketika kita bernegara kita sebagai masyarakat tidak akan pernah luput dan terpisahkan dari politik. Mengetahui politik merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga negara.

Karena penggerak poros kehidupan kita dalam bernegara adalah sistem politiknya atau bisa dikatakan juga pemegang politik tertinggi di sebuah Negara. Politik sendiri disebut sebagai keilmuan yang tidak pasti karena definisinya yang bisa diartikan berdasarkan pandangan pemikiran orang siapun itu. Secara garis besar politik adalah Politik adalah sebuah seni dan ilmu untuk meraih sebuah kekuasaan atau hak tertinggi di suatu lokasi secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Semua aspek dalam kehidupan saat ini seperti agama, budaya, sosial dan lain lain tidak akan pernah luput akan politik, sistem pemerintahan seperti khalifah, demokrasi, kerajaan atau apapun itu selalu ada permainan politik didalamnya. 

Kemanapun kita berada politik akan selalu ada. Di Indonesia saat ini identik dengan politik kotor dan politik wayang dimana masih banyak politik balas budi, politik generasi keluarga seperti di pemerintahan Lebak. Politik wayang di Indonesia mulai muncul ketika masa pemerintahan Jokowi dimana banyak orang menilai bahwa dalam pengambilan keputusan jokowi lambat dan terhambat apabila tidak sejalan dengan pemikiran ketua maupun anggota partai asal dia berada. 

Seperti ketika masalah pengesahan RUU KUHP yang sedang naik daun kemarin. dimana salah satu media online terbesesar di Indonesia mengangkat sebuah berita tentang keputusan yang diambil berjalan dengan lambat. karena ketua partai asalnya berpendapat bahwa RUU KUHP ini alangkah baiknya dicoba dulu untuk disahkan sebagai masa percobaan apakah benar bahwa RUU KUHP ini tidak memikirkan rakyat atau hanya dibuat sepihak karena masa jabatan DPR periode 2014--2019 yang akan usai.

Penempatan politik di Indonesia terbagi di keseluruh daerah Indonesia dengan structural yang dipimpin dengan pemerintahan pusat yang mendelegasikan juga hak hak pemerintahanya ke setiap masing masing daerah agar mempermudah pemerintah pusat untuk merangkul semua daerah yang ada di Indonesia agar tetap menjadi sebuah kesatuan. Politik di Indonesia telah lama menggunakan sistem demokrasi yang dimana mereka mengambil dari Amerika. 

Meskipun mayoritas warga Negara Indonesia beragama islam dan di islam biasa menggunakan sistem kepemimpinan khilafah tetap saja hal itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pancasila dimana ingin diciptakan persatuan Indonesia dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana bisa sila ke 3 dan 5 itu terwujud apabila Negara ini membatasi hak masyarakatnya dalam beragama dan berbeda pendapat akan suatu hal. Namun sebenarnya pemerintah juga tidak bisa dikatakan bahwa tidak membatasi agama yang dianut warganya. Bisa dilihat bahwa pemerintah saat ini memiliki peran yang menentukan mana yang salah dan mana yang benar.

Dimana mereka membatasi atau mengatakan bahwa agama yang benar dan boleh dianut oleh masyarakatnya hanya ada 6 yaitu Islam, Kristen, Katholik, Konghucu, Budha, Hindu. Mereka menolak adanya ajaran baru dengan keputusan yang diambil yang tidak berdiri secara indipenden. Masih sering tertunggangi oleh faktor faktor individu tertentu seperti mayoritas agama pengurus pemerintahanya dan lain lain. Demokrasi di Indonesia masih sering ternodai dengan fitnah fitnah yang melambangkan perbedaan pendapat masing masing individu atau sekelompok orang dalam ber demokrasi. 

Dalam berdemokrasi kita tidak pernah luput dari yang namanya propaganda politik. Hal ini muncul karena rasa nasionalis antar individu sangat tinggi. Mereka ingin memperjuangkan rasa cinta terhadap negaranya dengan pemikiran mereka sendiri. Hal ini lah yang menyebakan seringnya terjadi konflik konflik dalam berdemokrasi seperti aksi 212 yang dengan terang terangan menolak kepemimpinan presiden saat ini. kemudian kasus kasus dari FPI yang dimana mereka langsung melarang sesuatu hal tertentu dengan persepsi mereka sendiri dan masih banyak lagi kasus kasus yang pernah diangkat dimedia dan berdampak menghambat terciptanya kesatuan Indonesia yang di idam idamkan. 

Peristiwa peristiwa yang sedang terjadi saat ini menandakan bahwa sistem yang ada saat ini sudah mulai memudar dan bisa menjadi dalang perpecahan dalam sebuah negara dan ini akan menimbulkan hukum yang ada sekarang akan kembali lagi kepada hukum yang absolut atau mengedepankan ajaran agama. Yang dimana apabila hal itu terjadi maka usaha usaha dari para tokoh nasional terdahulu akan terbuang sia sia. Karena apabila hukum kembali ke hukum yang absolut maka pancasila tidak lagi menjadi ideologi negara kita.