Terlepas dari banyaknya sumber air tawar yang mulai mengalami pencemaran berat di Indonesia, negeri ini tetap akan menjadi lumbung pangan dan air utama di dunia ketika pemerintah mampu mengelolanya dengan baik.
Di samping itu, tentu diperlukan penguatan diplomasi politik dan militer untuk terus menjaga dan melindungi sumber daya alam penting ini di masa depan.
Peperangan karena perebutan sumber air ini tentulah tidak diharapkan oleh semua manusia di bumi, tetapi sebagaimana teorinya, bahwa perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi.Â
Perang telah menjadi perwujudan dari naluri manusia untuk mempertahankan diri. Bertahan dari kelangkaan mendapatkan air.
Menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mencegah kemungkinan terjadinya perang antarnegara atau konflik di dalam negeri akibat kurangnya sumber daya air bersih ini, termasuk kekurangan air dalam mengelola lahan pertanian dan industri.
Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan minimnya ketersediaan air, monopoli, serta penguasaan air oleh swasta.
Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.Â
Namun, karena UU tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 maka MK membatalkan seluruh pasal yang ada dalam UU tersebut. Sehingga, UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan kembali berlaku untuk mengisi kekosongan hukum hingga adanya pembentukan uu yang baru.
Nah, regulasi terkait pengelolaan air dalam negeri saja belum kelar 100%, bagaimana mungkin kita dapat menghadapi kemungkinan konflik yang lebih besar ketika perangkat aturan belum sempurna melindungi sumber daya air kita.
Sumber tulisan : Wikipedia 1, Liputan 6, detik.com, Wikipedia 2, BBC.com, sindonews,
