Hegemoni Super Power di Asia Selatan

Kekuasaan Inggris atas negara-negara bagian India tidak ada lagi sejak tanggal 15 Agustus 1947. Saat Undang-undang Kemerdekaan India mulai berlaku yang membebaskan negara-negara bagian dari kewajiban dan menjadikannya independen secara teknis dan hukum.  

Pakistan kemudian mengorganisir invasi ke Negara Bagian Jammu dan Kashmir dan merebut tiga puluh enam persen negara bagian tersebut. Hingga akhirnya pada bulan Oktober 1947 dan dalam situasi yang sangat sulit yang diciptakan oleh Pakistan, Maharaja negara tersebut memutuskan untuk menyetujui persatuan India.  

Lord Mountbatten, Gubernur Jenderal India saat itu, menulis surat terpisah kepada Maharaja yang menyatakan bahwa hal tersebut konsisten dengan kebijakan Pemerintah India di mana pertanyaan tentang aksesi telah menjadi subjeknya. Perselisihan harus diputuskan sesuai dengan keinginan rakyat.  

Segera setelah hukum dan ketertiban dipulihkan di Kashmir dan tanahnya dibersihkan dari penjajah, pertanyaan tentang aksesi negara harus diselesaikan dengan daulat harus ada pada rakyat.

Bila dicermati, faktanya menunjukkan bahwa politik plebisit merupakan salah satu bentuk imperial design.  

Pemerintah Inggris ketika menentukan kerangka hukum untuk status politik masa depan negara-negara di India berharap bahwa negara-negara yang lebih besar akan tetap independen sehingga kerajaan subkontinental akan terdiri dari dua wilayah kekuasaan saja yaitu India dan Pakistan.  

Negara-negara bagian akan menjadi unsur geopolitik ketiga di anak benua Asia Selatan. Harapan mereka agar negara-negara bagian dan Pakistan ini tetap mempertahankan hubungan yang erat dengan Pemerintah Inggris.  

Ketika mayoritas negara bagian menyetujui India, rencana Inggris menjadi kacau.  

Aspirasi maharaja Hari Singh dari Jammu dan Kashmir untuk mengubah negaranya menjadi negara merdeka merupakan peluang terakhir yang ingin dimanfaatkan oleh Pemerintah Inggris untuk memperkuat pengaruhnya dan menciptakan persamaan strategis dengan Pakistan untuk mencapai tujuan ini.  

Baik Lord Mountbatten maupun Perdana Menteri Inggris saat itu Clement Atlee tidak senang dengan masuknya Jammu dan Kashmir ke India. Maka atas saran mereka yang jelas bertentangan dengan nalurinya sendiri, Jawaharlal Nehru membawa masalah ini ke PBB dan menawarkan referendum di negara bagian tersebut.  

Di PBB, para negara-negara imperialis kemudian mengubahnya menjadi 'sengketa teritorial' antara India dan Pakistan. Hal ini membuat isu pemungutan suara menjadi rumit dan meletakkan dasar bagi keterlibatan pihak ketiga dalam isu tersebut.