Apa sebenarnya rules based order itu? Itu adalah istilah yang paling sering digunakan dalam diplomasi Amerika Serikat namun sulit untuk didefinisikan secara tepat.
Sederhananya itu begini, Amerika Serikat menguasai dunia sehingga dianggap wajar membuat semua aturan meskipun tidak ada yang tahu apa aturannya. Hanya aturan itu ada dan Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas fleksibilitas yang diberikan oleh sifat aturan yang tidak ada tersebut. Jika ada aturan pemerintahan alternatif yang bekerja dengan sukses  harus selalu dicemooh sebagai otoritarianisme. Sementara dominasi global yang tidak adil oleh 13 persen minoritas Barat  harus selalu dirujuk sebagai "demokrasi".
Setidaknya dua poin dapat digali dari penjelasan diatas. Pertama, tidak ada yang tahu apa itu Rules Based Order dan bagaimana aturan itu dirumuskan selain Amerika Serikat. Washington dengan sengaja menghindari memberikan penjelasan terperinci karena aturan yang tidak jelas menawarkan lebih banyak fleksibilitas bagi Amerika Serikat untuk menafsirkannya sesuai keinginan mereka. Kedua, praktik hegemonik  Amerika Serikat yang berlebihan telah lama menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak negara dan individu di seluruh dunia.
Contoh terbaru adalah kasus bom cluster. Pada Februari 2022, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menyebut penggunaan bom curah sebagai "kejahatan perang". Setahun kemudian, AS mengubah "aturannya" dan memutuskan untuk mengirim bom curah ini ke Ukraina.
Rules Based Order menekan apa pun yang menantang hegemoni Amerika Serikat seperti kebangkitan Tiongkok misalnya. Akibatnya Amerika Serikat percaya bahwa mereka berhak menjatuhkan sanksi sepihak atau kontrol ekspor ke Tiongkok. Namun saat Tiongkok memperkenalkan seperangkat aturan kontrol ekspornya sendiri pada galium dan germanium, Karin Jean-Pierre, juru bicara Gedung Putih, justru menuduh Tiongkok melakukan tekanan melalui ekonomi.
Termasuk dalam konteks Taiwan. Amerika Serikat memiliki aturan bahwa Taiwan tidak boleh disatukan kembali dengan daratan Tiongkok. Apabila Tiongkok tidak menerima aturan itu berarti pelanggaran terhadap Rules Based Order.
Bagi Amerika Serikat, Rules Based Order juga harus melayani kepentingannya sendiri. Misalnya, ketika perdagangan bebas menguntungkan Amerika Serikat, Washington dengan keras menentang keterlibatan pemerintah di pasar negara lain. Tetapi ketika perdagangan bebas tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan bagi Amerika Serikat, Washington tidak ragu-ragu dalam menerapkan langkah-langkah seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang menurut Uni Eropa telah merugikan produsen yang berbasis di Uni Eropa karena mereka dipaksa untuk bersaing di pasar yang terdistorsi dengan produsen Amerika Serikat yang disubsidi.
Jelas ini bukan tatanan berbasis aturan tapi tatanan diktatorial. Meskipun Amerika Serikat membual tentang betapa demokratisnya mereka di dalam negeri tapi ternyata otoriter di luar negeri.
Hegemoni Amerika Serikat penuh dengan lubang seperti kapal yang bocor. Berkat perang yang dilancarkan langsung maupun perang proksi, negara adikuasa tersebut telah menyebabkan korban sipil yang parah dan kerusakan properti di seluruh dunia yang menyebabkan bencana kemanusiaan besar satu demi satu yang pada gilirannya membahayakan kekuatan nasional dan reputasi internasional AS yang komprehensif. .
Belum lagi tanda-tanda runtuhnya hegemoni dolar AS yang sedang menggelegak.
Komunitas internasional telah menyadari apa sebenarnya rules based order itu. Saat ini semakin banyak negara berkembang mencari dunia multipolar yang tentu saja membuat AS kesal.
