Komedian Komeng menjadi sensasi dunia politik usai panen suara dalam pemilihan DPD RI dapil Jawa Barat, 14 Februari lalu. Kini publik pun mulai membayangkan bagaimana pria 53 tahun itu akan menjalani debutnya sebagai senator.
Tulisan ini merupakan kesan bercampur imajinasi liar saya merespons kehadiran Komeng di dunia politik tanah air. Mengikuti sepak terjang Komeng sejak program Spontan di televisi, saya punya asumsi kuat bahwa dia memang layak menjadi pejabat publik.
Salah satu pos jabatan yang patut dipertimbangkan untuk Komeng menurut saya adalah Menteri Perdagangan. Berikut adalah alasannya:
Kemenangan Komeng dalam Pemilu lalu menunjukan sejumlah keunggulan secara konseptual. Bagi para praktisi bisnis, apa yang dilakukan Komeng mudah dikenali sebagai pilihan-pilihan strategi di dunia bisnis.
Saya rasa ini bukan sekedar kebetulan atau cocokologi, mengingat Komeng ini adalah seorang Sarjana Ekonomi. Ia bahkan sempat kuliah di dua kampus bisnis yang berbeda.
Kita lihat beberapa contoh ilmu bisnis yang diterapkan Komeng dalam usahanya memenangkan kontestasi pemilu:
Positioning
Positioning adalah seni mengenali potensi internal untuk bisa mengambil posisi unik dalam persaingan untuk memaksimalkan raihan market.
Pilihan Komeng menjadi calon anggota DPD merupakan keputusan tepat. Di saat teman-teman artisnya bergabung dengan parpol dan memilih jalur DPR RI atau DPRD, Komeng  membidik posisi senator yang memiliki lalu-lintas persaingan rendah.
Dengan memilih menjadi calon anggota DPD, Komeng secara otomatis tidak diperbolehkan berafiliasi dengan partai politik. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri karena Komeng tidak harus mengorbankan reputasi dia sebagai seniman yang perlu menjaga jarak aman dari pusat politik kekuasaan.
Dengan menjadi seorang non-partisan, dia juga tidak punya hutang politik kepada pihak tertentu, sehingga membuatnya tetap leluasa menjalankan tugas-tugas social-control seorang komedian.
Dia pun tentunya akan terhindar dari perdebatan "like or dislike" dari para penggemarnya yang telah memiliki preferensi partai politik tertentu.
