![[2] Dampak Psiko-Sosial Sugar Coating di Balik Meja Kerja](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/10/03/fileb07e24b2-d200-4e01-add4-c277bd2c2a1e-68df3ed434777c23f6501e22.png?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Kritik pada aspek operasional berfokus pada pengalaman peserta dalam mengakses manfaat, terutama saat klaim.
A. Kompleksitas Prosedur Klaim JHT
Meskipun telah ada digitalisasi melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) seringkali dikritik karena:
- Persyaratan Dokumen: Masih banyaknya persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, terutama bagi peserta yang berpindah-pindah pekerjaan atau data kepesertaannya belum terintegrasi sempurna.
- Kontroversi Regulasi: Perubahan mendadak dalam kebijakan pencairan JHT (misalnya, ketentuan usia pensiun) seringkali menimbulkan kebingungan dan gejolak di kalangan pekerja.
B. Efektivitas Pelayanan JKK
Walaupun manfaat JKK dinilai komprehensif, implementasi di lapangan masih memerlukan peningkatan. Kualitas penanganan kasus kecelakaan kerja dan efektivitas Fasilitas Kesehatan Kerja (FKK) yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan harus dipantau ketat untuk memastikan pekerja menerima pengobatan terbaik dan program rehabilitasi yang memadai hingga mereka kembali produktif.
III. Isu Keberlanjutan dan Tata Kelola Finansial
Sebagai pengelola dana pekerja yang besar, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab tinggi dalam tata kelola dan investasi.
A. Keberlanjutan Jaminan Pensiun (JP)
Program Jaminan Pensiun (JP) secara finansial adalah yang paling rentan. Skema saat ini perlu ditinjau kritis karena:
