Visa pelajar Amerika Serikat (AS) mengalami penangguhan sementara akibat kebijakan baru pemerintah AS yang memperketat proses pengajuan visa. Kebijakan ini mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat, termasuk peninjauan media sosial dan aktivitas politik para pemohon visa. Penangguhan ini berdampak pada mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa Indonesia yang ingin atau sedang melanjutkan studi di AS. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bagian dari peninjauan kebijakan keamanan nasional yang dilakukan secara menyeluruh.
Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional dan mengurangi risiko yang dianggap dapat mengancam stabilitas AS. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) turut berperan aktif mencari solusi atas dampak kebijakan ini. Stella Cristie, juru bicara Kemendiktisaintek, menyatakan komitmen pemerintah untuk melindungi hak pendidikan mahasiswa Indonesia yang terkena dampak. "Kami tidak akan tinggal diam. Mahasiswa Indonesia memiliki hak untuk mengakses pendidikan berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri," ungkap Stella.
Penangguhan visa ini mulai diberlakukan sejak diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada awal pekan ini. Pemerintah AS menyebut kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala tanpa memberikan tenggat waktu yang pasti untuk pencabutan penangguhan. Hal ini membuat banyak mahasiswa, terutama yang sudah memiliki rencana keberangkatan, merasa khawatir dengan ketidakpastian ini.
Penangguhan berlaku di semua kedutaan besar AS di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kedutaan Besar AS di Jakarta telah mengumumkan pembatalan semua janji temu untuk pengajuan visa pelajar baru. Meski demikian, wawancara yang telah dijadwalkan sebelumnya tetap akan dilanjutkan. Hal ini membuat proses pengajuan visa menjadi lebih lambat, dan banyak mahasiswa harus menunda rencana studi mereka.
Alasan utama penangguhan ini adalah upaya pemerintah AS untuk meningkatkan keamanan nasional. Pemerintah menyoroti kemungkinan risiko yang berasal dari aktivitas politik dan media sosial pemohon visa. Selain itu, beberapa universitas di AS juga dituding bekerja sama dengan pihak asing yang dianggap bermusuhan. Pemerintah AS percaya bahwa langkah ini akan membantu melindungi negara dari ancaman potensial, meskipun kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Kemendiktisaintek mengambil langkah strategis untuk membantu mahasiswa Indonesia yang terdampak. Stella Cristie menyebutkan beberapa inisiatif yang tengah dilakukan, seperti:
Mencari Alternatif Studi di Negara Lain: Kemendiktisaintek menjajaki peluang kerja sama dengan universitas-universitas unggulan di negara lain, seperti Kanada, Australia, dan Eropa, untuk membuka akses pendidikan bagi mahasiswa Indonesia.
Meningkatkan Kapasitas Pendidikan Dalam Negeri: Pemerintah mengajak perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk menyediakan fasilitas dan program studi yang setara dengan universitas di AS. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pendidikan luar negeri.
-
Pendataan Mahasiswa Terdampak: Kemendiktisaintek mendata mahasiswa yang terdampak kebijakan ini, termasuk informasi jurusan, jenjang studi, dan status pengajuan visa, guna memfasilitasi solusi yang lebih cepat dan efektif. Pendataan ini dilakukan secara online untuk mempercepat proses.
Koordinasi dengan Universitas dan Lembaga Beasiswa: Pemerintah bekerja sama dengan universitas di AS serta lembaga pemberi beasiswa untuk memastikan keberlanjutan pendidikan mahasiswa Indonesia. Stella Cristie menyatakan bahwa pendekatan diplomatik juga sedang dilakukan untuk mencari solusi terbaik.
Penyediaan Informasi dan Bantuan Hukum: Kemendiktisaintek membuka layanan konsultasi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau bantuan hukum terkait kebijakan ini.
