Geng Solo di 2029

Kedua, membuka jalan bagi dinasti politik yang lebih mapan. Jika Gibran sukses, bukan mustahil Kaesang atau anggota keluarga lainnya akan menyusul. Kaesang yang sudah menjadi ketua umum partai politik memiliki posisi yang sangat potensial. Kombinasi ini bisa melahirkan blok politik keluarga jadi semakin kuat.

Ketiga, membentuk peta politik 2029. Banyak analis memperkirakan Gibran akan maju sebagai calon presiden. Jika skenario itu terwujud, Jokowi akan berperan sebagai pengendali strategi dari belakang layar. Dengan Gibran di panggung utama dan Kaesang menjaga basis partai, Geng Solo berpotensi menguasai jalur utama politik. Ini berarti 2029 bisa menjadi bukan sekadar pesta demokrasi, melainkan pesta keluarga politik baru.

Keempat, penguasaan narasi publik. Geng Solo tidak hanya bergerak di institusi, tetapi juga pada media. Melalui media sosial, strategi komunikasi yang santai, plus branding sebagai “pemimpin muda merakyat,” mereka berusaha menutupi stigma dinasti. Narasi ini penting untuk menarik hati pemilih muda yang jumlahnya dominan di 2029. Dengan begitu, kritik tentang politik keluarga bisa dibelokkan menjadi cerita tentang “regenerasi kepemimpinan.”

Kelima, jaringan relawan dan pengusaha. Sejak 2014, Jokowi sudah membangun jaringan relawan yang loyal serta memiliki hubungan erat dengan pengusaha. Jaringan ini jelas tidak bubar begitu saja, melainkan dialihkan untuk mendukung Gibran dan Kaesang. Artinya, lawan politik akan berhadapan dengan kekuatan logistik yang jauh lebih besar dan rapi.

2029: Pesta Demokrasi atau Pesta Keluarga?

Banyak yang memprediksi Gibran akan maju sebagai calon presiden di 2029, dengan Jokowi tetap jadi actor kunci dan Kaesang mengamankan mesin partai. Namun, ada dua kemungkinan:

• Jika publik menerima, maka politik dinasti akan makin mengakar, dan Indonesia berjalan menuju pola kekuasaan keluarga ala kerajaan modern.
• Jika publik menolak, bisa muncul gelombang koreksi besar terhadap politik dinasti, entah lewat suara di pemilu atau lewat tekanan sosial.

Agenda ini menimbulkan kekhawatiran besar. Bukan karena melibatkan satu keluarga saja, tetapi karena efeknya terhadap demokrasi. Jika politik dinasti semakin mengakar, maka peluang bagi tokoh-tokoh lain dari luar lingkaran elite semakin mengecil.

Apakah republik ini milik seluruh rakyat, atau hanya milik segelintir keluarga? Kalau jawabannya yang kedua, maka 2029 bukan pesta demokrasi, melainkan pesta keluarga. Dan rakyat hanya jadi tamu undangan yang tak punya hak suara nyata.

Menjelang 2029, pertanyaan besarnya adalah, apakah rakyat Indonesia akan menerima arah ini sebagai dari realitas politik, ataukah akan muncul gelombang penolakan terhadap politik dinasti? Jawabannya tentu akan menentukan masa depan demokrasi kita.

(Penulis adalah mahasiswa semester satu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)