Tentang upaya pertumbuhan ekonomi yang terlihat pergerakannya masih sangat lambat, juga mengenai Utang Luar Negeri yang kini seakan telah menjadi “bom waktu” dan akan meledak, secara keseluruhan masalahnya tentu saja terletak pada kesalahan Presiden Jokowi yang merestui Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian.
Sebab, boleh dikata, Darmin sebetulnya bukanlah orang tepat yang mahir dalam “menjinakkan bom” ULN dan perekonomian. Ia dikenal sangat kental sebagai penganut aliran/warna ekonomi neoliberal. Juga sebagai mantan Dirjen Pajak, Darmin mendapat rapor merah, dan bahkan Darmin sangat dicurigai sebagai salah seorang mafia pajak kelas kakap.
Dan jika kita sepakat bahwa di dalam bom waktu terdapat sejumlah pola kabel berwarna, maka begitupun adanya dengan “bom waktu” yang bernama Utang Luar Negeri dan ekonomi ini, yakni punya pola (warna) dalam penanganannya. Jika “penjinaknya” orang neoliberal, maka pasti warna (aliran) ekonomi kerakyatan akan “diputus”, lalu pola (warna) neoliberal tetap dibiarkan tersambung, ya jelas saja bom ini akan meledak dengan cepat. Sebab, pembentukan dan penanganan ekonomi di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi dan kerakyatan, bukan secara bebas berdasarkan dan diserahkan kepada pasar.
Tetapi Presiden Jokowi belum terlambat untuk kembali menyambung warna (aliran) ekonomi kerakyatan yang telah diputus tersebut. Yakni dengan segera menunjuk atau memutasi Dr. Rizal Ramli dari Menko Kemaritiman menjadi Menko Perekonomian.
Sebab integritas, kecakapan, ataupun kredibilitas Rizal Ramli sebagai “penjinak bom waktu” Utang Luar Negeri sudah pernah teruji, yakni sejak menjabat Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur berhasil menurunkan Utang Luar Negeri sebesar USD 9 Miliar dalam waktu singkat.
Selain itu, sepak terjang Rizal Ramli selama ini juga memperlihatkan nyali perjuangan yang sangat tegas berpihak kepada rakyat, dan pantang sungkem di hadapan asing yang berniat “jahat”, serta sangat tak bisa dibujuk apalagi disuap dalam suatu uapaya rencana kongkalikong.
Olehnya itu, sebelum terlambat, dan sebelum “bom waktu” yang bernama Utang Luar Negeri dan perekonomian ini benar-benar meledak, maka sebaiknya Presiden Jokowi segera melakukan Reshuffle Kabinet jilid 2. Dan selain untuk menunjuk Rizal Ramli sebagai “penjinak bom” (Menko Perekonomian), Presiden Jokowi juga hendaknya segera mengeliminasi menteri-menteri yang selama ini disebut pantas untuk “di-PHK”, yakni di antaranya Sudirman Said dan Rini Soemarno.
Dan satu harapan yang sangat besar dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa Presiden Jokowi hendaknya jangan pernah mau bermain-main dengan “bom waktu” yang bernama Utang Luar Negeri dan perekonomian ini. Sebab, sekali lagi, Indonesia tentu akan benar-benar hancur seperti yang pernah diprediksikan oleh Jusuf Kalla sebelum Pilpres. Eheemmm....?!?!
