Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak Tahun 2019, Minggu (23/9/2018). Acara yang dilaksanakan di Silang Merdeka Barat Daya Monumen Nasional (Monas) tersebut bertujuan yang salah satunya untuk meneguhkan komitmen pemilu terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI.
Namun, tujuan mulia tersebut dirusak oleh partai maupun simpatisan pendukung Jokowi. Dalam himbauan KPU, jelas dinyatakan partai maupun simpatisan pendukung capres maupun cawapres diminta untuk tidak membawa alat peraga karena telah disediakan oleh KPU. Tapi, fakta dilapangan terlihat partai pengusung maupun simapatisan Jokowi dengan serampangan membawa dan mengibar-ngibarkan alat peraga.
Keberadaan alat peraga Jokowi tersebut tentu menjadi sebuah bentuk etika yang sangat dan sangat buruk. Terkesan Jokowi tidak menginginkan adanya kedamaian di Pemilu 2019. Hal itu terlihat dari upaya provokasi yang membuat gaduh.
Etika sendiri mencakup analisis dan penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dalam kasus deklarasi damai ini, Jokowi, partai pengusung, dan simpatisannya nyata salah karena tidak mematuhi himbauan KPU. Nyata buruk karena melanggar konsensus etis dalam konteks sosial. Serta nyata-nyata tidak memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI karena memprovokasi dan membuat gaduh dengan alat peraganya.
Jika Jokowi dan kelompoknya sedari awal tidak mematuhi aturan, rambu-rambu, serta norma etika dalam berpolitik, dapat dipastikan jika ke depan terdapat kegaduhan maka sudah diketahui sumbernya.
Budayawan Ridwan Saidi mengatakan, politik adalah perang tanpa senjata, sementara perang adalah politik dengan senjata. Dalam konteks ini, Jokowi yang sipil sedang menjadikan panggung politik sebagai arena peperangan. Dengan menggunakan politik dan senjata (provokasi) sebagai alat untuk meraih kekuasaan, Jokowi nyata-nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Pengangkangan di awal terhadap aturan KPU merupakan langkah culas mencuri start untuk berkampanye. Aksi tutup mata semua pihak dapat merusak semangat demokrasi yang ingin dibangun. Jika etika dasar oleh penguasa ini saja tidak dapat dibereskan, jangan salahkan rakyat meradang dan keluar dari norma-norma hukum dan etika yang berlaku.
Pemimpin adalah orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Jika pemimpin etikanya lebih rendah dari rakyat, maka gerakan mengganti presiden 2019 tidak dapat dielakkan. Ingatlah, kekuasaan hanya 5 tahun. Jangan korbankan rakyat dengan provokasi murahan.
