Masih segar ingatan kita tentang kisruh dengan malaysia, di mana petugas KKPRI di tahan trus di tukar dengan nelayan malaysia yang di tangkap di Polda Kepri, loh kok bisa, akhirnya Presiden harus pidato tentang masalah itu, setelah gerakan ganyang Malaysia merebak di Nusantara, terus pengamat pun saling barsahutan dan jadilah komoditi politik yang menghangat.
Indonesia adalah negara maritim, namun laut yang sangat luas di bandingkan dengan daratan itu sungguh masih perawan, seakan – akan padang pasir yang luas sehingga banyak bangsa seakan-akan kehilangan peta, akhirnya melabrak batas wilayah RI di laut, tanpa sentuhan administrasi, seakan-akan dengan berbagai peraturan yang ada sudah cukup untuk mengolah & menangkap para penyeludup, nelayan asing dsb.
Secara umum lautan indonesia belum di atur dengan baik, bahkan cenderung di biarkan, sehingga menjadi ajang yang tidak jelas baik bagi nelayan, masyarakat, aparat dan pengusaha, setidaknya ini tercermin dari peta pelayaran indonesia yang di terbitkan oleh Dinas Hidrooceanografi TNI AL, jadi jangan heran penyeludupan, matinya potensial biota laut, dan aspek perekonomian laut tidak tergali dengan maksimal.
Tata Ruang Laut
Ibarat rumah kita, laut bagi Indonesia, harus jelas juga peruntukkanya, di mana pintu masuk, halaman, ruang tamu, ruang tidur, dapur dsb. Coba kita cermati, saya sendiri sampai saat ini belum tahu ada berapa pintu masuk ke wilayah Indonesia melalui laut, aneh bukan atau itu karena kebodohan saya ?
Jadi jangan heran semua pantai di Indonesia dapat dibuat menjadi pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal karena aturan-aturan tentang penggunaan laut belum begitu jelas dan terinci.
Masalah kelautan adalah masalah internasional, mengingat peta laut akan di jadikan pedoman pelayaran oleh para para pelaut, baik domestik maupun internasional, di sini lah pentingnya tata ruang laut, yang dapat di jadikan pengaturan seluruh kegiatan di laut, baik ekonomi, adminstrasi, sosial, budaya, lingkungan dan lebih afdol lagi sangat efektif di jadikan alat pertahanan & keamanan secara adminstrasi.Indonesia sebagai anggota IMO ( International Maritime Organization) sangat tahu arti pentingnya peta laut bagi pertahanan nasional.
Ibarat di darat, Tata Ruang Laut sebaiknya mengatur berbagai hal seperti tata ruang darat, jalur pelayaran ibarat jalan yang mengenal kelas jalan, jalan tol dsb, area ekonomi, parkir kapal, pelabuhan, daerah tangkapan ikan, wilayah biota laut yang harus di lindungi, wilayah militer, pintu masuk dari luar ke perairan Indonesia dsb.
Tata Ruang Laut yang ouput umunya berupa Peta Laut akan di jadikan pedoman seluruh kegiatan kelautan Indonesia, untuk menginformasikan ke internasional pemerintah cukup mendaftarkan ke IMO sehingga negara lain akan mengetahui bahwa jalur pelayaran yang resmi di wilayah laut Indonesia.
Apabila perangkat tersebut sudah ada, kita dapat medeteksi pelanggaran – pelanggaran di laut secara akuntabel dan terukur, jadi reaksi – reaksi atas pelanggaran di laut yang tidak perlu dapat di hindarkan.
Jadi gampang urusannya, sistem pengawasan yang tumpang tindih antara TNI AL, KKP, KP3 & Polisi dapat di atur lebih mudah dan di kanalisasi permasalahan nya.Pelanggaran jalur & rambu laut di tilang, pelanggaran zona wilayah kriminal & administrasi, pelanggaran batas teritorial di tangani TNI AL.
Dengan demikian Tata Ruang Laut dari perangkat administrasi telah menjadi alat pertahanan non alusista & perangkat ekonomi yang efektif untuk meningkatkan devisa dan sarana melindungi pendapatan nelayan tradisional.
Secara ekonomi sungguh terbayang betapa banyak income masuk ke negara jika peta laut yang terinci sudah kita punyai, kita ambil contoh peta laut Batam dengan negara Singapore sungguh jauh berbeda, peta laut Singapore sudah ibarat peta darat begitu terinci, jalur kapal di atur, daerahwisata dan nelayan di lindungi, wilayah ekonomi, militer dsb cukup jelas tertuangdalam peta tersebut.
Tentunya tidak heran, negara Singapore lebih di percaya oleh dunia untuk mengatur Selat Phillips, yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia yang di lewati lebih dari 200 kapal per hari dengan tonase di atas 200.000 DWT, lebih jauh lagi sejak tahun 2005 – sekarang merupakan pelabuhan tersibuk di dunia.
Apabila di hitung dari pendapatan jasa-jasa kepelabuhannya setidaknya potensi ekonomi yang dapat di kelola apabila tariff Port of Dues Sin $ 1/100 GT/24 jam, maka terdapat pendapatan kepelabuhan an sebesar Sin $ 3,244,549,500/ tahun, ( th 2005), 1 Sin $ = Rp 6.500,- atau senilai Rp. 21 trilyun per tahun, angka yang fantastis jika di tengok luas laut Singapore hanya sekitar 2/3 nya laut P. Batam.
Nah tunggu apa lagi, harapan masyarakat tiap instansi menanggalkan ego sektoral yang ngga perlu, niat baik, prosedur baik, harus di dukung.Seperti kata Jusuf Kalla, peraturan di buat untuk mempermudah pengaturan, nah kalau peraturan yang ada teryata menyulitkan di rubah saja dong....gitu aja kok repot
