Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja mengeluarkan hasil survei terbaru mereka yang menggambarkan pandangan masyarakat terhadap beberapa lembaga negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya sangat positif: tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo mencapai 88 persen, angka yang cukup tinggi dan relatif stabil dibandingkan dengan survei sebelumnya.
Menurut peneliti LSI, Yoes C. Kenawas, hasil survei 100 hari pemerintahan menunjukkan adanya sedikit penurunan tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, penurunan tersebut masih dianggap wajar dan dalam batas margin of error. "Artinya, secara keseluruhan, kepercayaan masyarakat tetap kuat terhadap Presiden Prabowo," jelas Yoes seperti dikutip dari Merdeka. com, Minggu (13/04/2025).
Survei ini dilakukan pada 22--26 Maret 2025, dengan 1. 214 responden yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki akses telepon. Survei menggunakan metode Double Sampling, dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Selain Presiden, berikut adalah ranking kepercayaan terhadap lembaga-lembaga lain:
1. TNI: 83%
2. Kejaksaan Agung: 75%
3. Mahkamah Konstitusi (MK): 72%
4. KPK: 68%
5. Pengadilan: 66%
6. Polri: 65%
Sebagai masyarakat biasa, saya memandang ini sebagai sesuatu yang positif dan sekaligus sebagai peringatan awal. Positif, karena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap kepemimpinan Prabowo. Namun di sisi lain, ini adalah alarm: jangan sampai kepercayaan ini membuat pemerintah terlena dan melupakan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.
Bagi saya, 88 persen bukanlah angka yang bisa dibanggakan secara politis, melainkan sebuah amanah yang harus dijawab dengan tindakan nyata. Terlebih dalam situasi sosial ekonomi yang semakin menantang seperti sekarang, dengan harga-harga yang naik, pengangguran yang masih menjadi masalah, dan pelayanan publik di banyak daerah yang belum merata. Kepercayaan masyarakat itu berharga, dan mempertahankannya jauh lebih sulit dibandingkan dengan meraihnya.
Saya juga meyakini bahwa era digital saat ini membuat publik semakin kritis dan sadar politik. Masyarakat kini lebih mudah menilai apakah seorang pemimpin benar-benar bekerja atau hanya berfokus pada citra melalui media sosial. Oleh karena itu, saya berharap Pak Prabowo tidak hanya berkonsentrasi pada komunikasi politik, tetapi juga memperkuat substansi kebijakan. Ini terutama terkait dengan penegakan hukum, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dari hasil survei yang sama, kita juga dapat melihat bahwa kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keamanan seperti Kejagung, MK, dan KPK masih cukup tinggi, meskipun tidak setinggi kepercayaan kepada Presiden. Ini bisa jadi indikasi bahwa publik masih memiliki harapan akan tegaknya hukum yang adil. Namun, tantangan tetap besar yaitu, korupsi masih ada, mafia hukum masih berkeliaran, dan akses keadilan masih terasa sulit bagi masyarakat kecil.
Saran saya untuk pemerintahan Prabowo ke depan adalah: tetap fokus bekerja, jaga integritas, dan jangan alergi terhadap kritik. Jangan puas hanya dengan angka survei. Dengarkan aspirasi masyarakat, buka ruang dialog yang sehat, dan berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi benar untuk kepentingan jangka panjang.
Saya ingin melihat kabinet yang tidak hanya loyal, tetapi juga kompeten. Saya ingin menyaksikan aparat penegak hukum yang benar-benar berani menindak siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu, tanpa takut akan jabatan atau kekuasaan. Termasuk menindak mereka yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat, bahkan jika itu adalah orang dalam pemerintah sendiri.