Lihat ke Halaman Asli

Redaksiana

Budak Corporate

Komisi III DPR RI Apresiasi Polri atas Keberhasilan Pengelolaan SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis

Diperbarui: 6 Oktober 2025   10:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

instapolri

Jakarta -- Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengelolaan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan secara profesional dan berstandar tinggi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa keterlibatan aktif Polri dalam program sosial pemerintah ini merupakan bukti nyata bahwa institusi kepolisian tidak hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan besar dalam aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri mengelola lebih dari 600 unit SPPG dengan baik dan tanpa insiden serius, seperti keracunan makanan, patut mendapatkan pengakuan publik.

"Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang telah ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG secara ketat dan berstandar tinggi," ujar Habiburokhman dalam pernyataan resminya pada Minggu (5/10/25).

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan dan evaluasi lapangan yang dilakukan selama ini, tidak ditemukan satu pun kasus keracunan di SPPG yang dikelola Polri. Hal ini tak lepas dari prosedur ketat yang diterapkan dalam setiap proses penyajian makanan, termasuk melalui dua tahap rapid test yang mencakup pemeriksaan bau, rasa, tekstur, serta penggunaan reagen untuk mendeteksi bahan makanan yang rusak sejak dini.

"Ini adalah sistem pengawasan mutu pangan yang sangat baik. Dengan adanya protokol semacam ini, potensi kerusakan atau kontaminasi makanan bisa diidentifikasi lebih awal, sehingga tidak sampai membahayakan masyarakat, khususnya anak-anak," jelasnya.

Habiburokhman juga menyampaikan harapan agar unit-unit SPPG yang berada di bawah pengelolaan Polri bisa diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Selain itu, ia mendorong agar tata kelola SPPG versi Polri dijadikan acuan nasional dalam pelaksanaan program MBG ke depan, baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

"Dengan menjadikan standar Polri sebagai tolok ukur nasional, kita bisa menekan bahkan menghentikan kasus-kasus keracunan makanan yang selama ini masih terjadi di beberapa tempat," lanjutnya.

Lebih jauh, keberhasilan pengelolaan SPPG oleh Polri juga disebutnya sebagai refleksi dari transformasi positif yang terus dijalankan institusi tersebut. Dalam situasi krisis sekalipun, Polri dinilai selalu hadir untuk membantu masyarakat, seperti saat pandemi Covid-19 yang lalu.

"Polri selalu hadir di saat-saat kritis dan memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. Ini adalah bentuk nyata dari reformasi Polri yang tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi meluas ke pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan," tutupnya.

Apresiasi dari Komisi III ini sekaligus mempertegas peran penting Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah demi menciptakan generasi sehat dan kuat melalui penyediaan makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ke depan, sinergi lintas lembaga seperti ini diharapkan dapat semakin diperkuat demi kemajuan bangsa.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline