Polemik penggusuran pedagang di Pasar Induk Jodoh, Batam, Kepulauam Riau masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal usai. Terkini, ratusan pedagang kembali menggelar unjuk rasa di kantor Pemerintah Kota Batam, Kamis (21/11).
Para pedagang itu adalah mereka yang masih bertahan menggantungkan hidup pada pasar yang pamornya meredup beberapa tahun belakangan. Pasar induk berarsitektur Eropa abad pertengahan itu dibangun oleh Otorita Batam/Badan Pengusahaan Batam (OB/BP) tahun 2000 silam.
Seiring berjalannya waktu, bangunan itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam untuk dikelola. Gebyar pasar Jodoh mulai meredup saat bangunan kian tidak terawat dan terkesan kumuh, disusul dengan pembangunan pasar tradisional lain di lokasi yang berjarak kurang dari 1 kilometer.
Pedagang kemudian sebagian beralih ke pasar Tos 3000 atau yang juga dijuluki sebagai Pasar Samarinda. Lambat laun, lapak yang ada semakin sepi, tersisa hanya sekitar 80an pedagang saja.
Pertanagahan tahun 2019 ini, pemerintah kota berencana melakukan revitalisasi untuk terhadap pasar induk. Masalah timbul saat anggaran revitalisasi sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Perdagangan ditahan pencairannya jika masih ada polemik dengan pedagang. Salah satu indikatornya adalah adanya pedagang yang membuka lapak liar di tepian jalan.
Akibatnya, pemerintah membentuk tim gabungan bersama TNI dan Polri untuk menertibkan pedagang yang masih tersisa. Para pedagang melawan. Mereka berdalih tidak diajak diskusi dan tidak mendapatkan lapak pengganti untuk mereka berjualan.
Para pedagang kemudian mendatangi Pemko Batam untuk memprotes penggusuran. Selain itu, mereka juga mendatangi DPRD Batam untuk mengadukan nasib.
Dikutip dari laman www.owntalk.co.id, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengaku masi belum dapat memberikan solusi kepada para pedagang yang tergusur.
"Saya masih blank, belum ada yang bisa saya putuskan," kata Amsakar.
Wawako mengaku belum mendapatkan masukan data tentang jumlah pedagang yang akan mendapatkan lapak baru. Dia justru meminta kepada koordinator pedagang untuk menyetorkan nama pedagang yang akan memperoleh lapak pengganti.
Dia juga mengatakan akan menggunakan jalur RDP di DPRD untuk menuntaskan persoalan tersebut.