Oleh Elmira Madita Zahra / 202410050110046
Pelayanan publik itu seharusnya jadi wajah utama dari negara kepada rakyatnya. Lewat pelayanan publik seperti pembuatan KTP, perizinan usaha, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, masyarakat bisa menilai apakah negara benar-benar peduli atau justru abai terhadap kebutuhan warganya. Sayangnya, di Indonesia, keluhan soal pelayanan publik yang lambat, ribet, tidak transparan, bahkan tidak ramah, masih jadi masalah yang terus berulang. Dan salah satu faktor utama di balik semua itu adalah lemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan.
Seorang pemimpin di sektor publik seharusnya bisa jadi penggerak utama perubahan, bukan hanya menjalankan tugas administratif. Dia perlu punya visi yang jelas, kemampuan manajerial yang baik, dan komitmen untuk melayani, bukan dilayani. Tapi realitanya, banyak pemimpin publik justru terjebak dalam pola kerja yang birokratis, kaku, dan tidak punya terobosan. Alhasil, pelayanan publik jadi jalan di tempat, bahkan makin tertinggal dari kebutuhan zaman. Kondisi ini bukan sekedar asumsi. Menurut Laporan Ombudsman RI tahun 2023, lebih dari 60% pengaduan masyarakat berkaitan dengan buruknya perilaku aparatur dalam pelayanan, seperti lambat, tidak informatif, atau tidak profesional. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemimpin instansi belum mampu membentuk kultur kerja yang melayani dan responsif terhadap masyarakat.
Selain itu, kelemahan kepemimpinan juga bisa dilihat dari lambatnya adopsi teknologi di sektor pelayanan publik. Padahal, di tengah era digital seperti sekarang, digitalisasi pelayanan seharusnya sudah jadi keharusan. Tapi menurut Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2023 dari KemenPAN-RB, baru sekitar 17,5% instansi pemerintah yang pelayanan digitalnya tergolong baik. Artinya, sebagian besar instansi pemerintah masih belum siap dengan pelayanan digital yang cepat dan efisien. Padahal, transformasi digital bukan cuma soal alat, tapi soal kemauan pemimpin untuk mendorong inovasi.
Mall Pelayanan Publik. Sumber: Humas Pajak Jakarta/Pinterest
Masalah lainnya yang nggak kalah serius adalah lemahnya kepemimpinan dalam mencegah praktik korupsi di layanan publik. Korupsi di sektor ini umumnya berbentuk pungutan liar, manipulasi data layanan, atau nepotisme dalam proses perizinan. Transparency International Indonesia (TII) melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 hanya berada di angka 34 dari 100, menempatkan Indonesia di urutan ke-110 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih jadi masalah struktural dan kepemimpinan yang lemah hanya akan membiarkannya terus berakar. Lebih jauh lagi, lemahnya kepemimpinan juga ditandai dengan minimnya komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Padahal, masyarakat bukan hanya penerima layanan, tapi juga sumber aspirasi dan masukan yang penting. Pemimpin yang enggan mendengar suara rakyat, enggan menerima kritik, dan tidak membangun saluran komunikasi yang terbuka akan gagal memahami kebutuhan sesungguhnya. Akibatnya, layanan yang diberikan pun tidak tepat sasaran, kaku, dan sering mengecewakan.
Lalu, apa dong yang bisa dilakukan?
Pertama, dibutuhkan pemimpin publik yang bukan hanya punya jabatan, tapi juga punya integritas, kompetensi, dan semangat melayani. Pemimpin harus mampu menjadi contoh bagi bawahannya, membangun sistem yang transparan, dan mendorong pelayanan berbasis teknologi. Visi ke depan dan keberanian mengambil langkah inovatif adalah hal penting yang wajib dimiliki.
Kedua, rekrutmen dan penempatan pejabat publik harus berdasarkan sistem merit yang ketat, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jangan sampai jabatan publik hanya jadi ajang balas jasa politik. Kita butuh pemimpin profesional, bukan figur yang hanya menunggu instruksi.