Selama ini ada anggapan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) selalu bertujuan atau pro kepada stabilitas. Baik stabilitas nilai rupiah maupun stabilitas sistem keuangan. Stabilitas nilai rupiah diukur dengan dua indikator yaitu terjaganya inflasi tetap rendah (target BI tahun 2025 ini 2,5 plus minus 1 persen) serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang stabil dan wajar. Sedangkan stabilitas sistem keuangan diukur dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang mengeluarkan laporan tiap triwulan.
Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah tersebut maka BI melaksanakan kebijakan moneter dengan berbagai pirantinya yaitu: Giro Wajib Minimum (GWM), Operasi Pasar Terbuka (jual beli Surat-Surat Berharga), Tingkat Diskonto (suku bunga pinjaman likuiditas BI), dan kebijakan himbauan moral. Di samping itu ada piranti kebijakan moneter non-konvensional seperti pernah dilakukan BI ketika melakukan berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah untuk penanggulangan Covid 19 dengan cara melakukan pembelian surat utang negara di pasar primer yang sebenarnya dilarang UU tapi kemudian untuk kepentingan ini diterbitkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang)..
Guna ikut menjaga stabilitas sistem keuangan BI melaksanakan kebijakan yang disebut dengan kebijakan makroprudensial dengan berbagai instrumen atau pirantinya.
Dalam pandangan para ahli ekonomi, stabilitas nilai mata uang yang tercermin dalam inflasi sering dikatakan akan mengerem pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang harus mentoleransikan inflasi yang sedikit lebih tinggi.
Karena yng lebih banyak dipublikasikan adalah kebijakan Bi yang pro kepada stabilitas baik stabilitas nilai rupiah maupun stabilitas sistem keuangan maka seolah-olah BI tidak pro kepada pertumbuhan. Ada yang membenturkan juga dengan target pemerintahan yang sekarang yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir pemerintahan.
Pro Pertumbuhan
Namun anggapan seperti itu keliru karena BI juga pro kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial di samping ikut menjaga stabilitas sistem keuangan juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu alat kebijakan makroprudensial yang digunakan oleh BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang merupakan penyempurnaan dari Kebijakan Insentif Makroprudensial (KIM). Adapun bentuk KLM adalah pengurangan besarnya kewajiban untuk menyetor Giro Wajib Minimum (GWM) di BI jika bank umum memberikan kredit bagi sektor-sektor yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Besarnya KLM ini ternyata juga meningkat dari tahun ke tahun.
Rapat Dewan Gubernur BI (RDGBI) yang berlangsung 18 sampai 19 Februari memutuskan meningkatkan besarnya KLM dari sebelumnya maksimal 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga.
Adapun pada tahun 2025 ini sektor-sektor yang menjadi prioritas pemberian KLM bagi bank yang menyalurkan kreditnya di sektor-sektor tersebut adalah: sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, sektor transportasi, pergudangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta sektor konstruksi, real estate dan perumahan rakyat.
Data dari BI menunjukkan jumlah KLM yang diberikan juga meningkat dari tahun ke tahun. Sampai Februari 2025 Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp295 triliun atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.