Audit BPK itu otentik. Itu alat bukti yang sah menurut hukum. Tapi anehnya, tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah." --- Dr. Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi.
"Audit BPK itu bukan tentang Bank Centris Internasional. Tapi tentang Centris Internasional Bank. Artinya, ad rekening atas nama Centris di Bank Indonesia. Satu Bank Centris Internasional, milik pemohon dengan nomor 523.551.0016, dan satu lagi Centris International Bank dengan nomor 523.551?000, berjenis individual." --- Audia, saksi fakta dalam uji materi UU 49 {Prp) tahun 1960.
Dua kutipan. Dua posisi. Satu dari saksi ahli mantan hakim konstitusi. Satu dari saksi lapangan. Tapi negara tetap... diam.
Bayangkan begini. Ada bank di dalam bank. Di Bank Indonesia. Bukan bank resmi. Tapi bank siluman. Tak terdaftar kliring. Tapi bisa ikut kliring. Satu lagi, bank resmi. Terdaftar. Punya perjanjian dengan BI. Jual beli promes nasabah. Nilainya 492 milyar. Dijamin lahan 452 hektar. Lahan sudah hipotek atas nama BI.
Tapi, dalam sidang di PN Jaksel. BCI tidak terima uang BI. Yang terima, malah CIB. Inilah praktik bank dalam bank di BI. Sangat fatal sekali. Maruarar terkejut. Awalnya tidak bersedia tampil. Tapi karena fakta itu tidak ditanggapi pemerintah, dia bersedia. Dan, itulah kesaksiannya.
Sejak awal sudah aneh. Tapi negara diam. Bank Indonesia diam. Sampai sekarang.
Tapi pelan-pelan, semuanya mulai kelihatan. Pelan-pelan pula, dunia luar mulai mencium. Karena sidang MK sangat transparan.
Bayangkan, reaksi dunia. Apalagi, ada badan FATF---lembaga internasional pengawas pencucian uang---. Apa jadinya?
Indonesia anggota FATF. Dampaknya luar biasa.
Sistem Bisa Ambruk