Tak dapat dipungkiri, politik menjadi salah satu topik terhangat yang diperdebatkan di Indonesia. Politik menjadi daya tarik tersendiri karena bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pada dasarnya, setiap kalangan masyarakat dapat membicarakan politik karena esensi dan eksistensinya sebagai manusia.
Sebagai hal yang esensial, politik berkaitan dengan kesejahteraan manusia; bagaimana manusia mempertahankan hidupnya bersama orang lain di sekitarnya. Sedangkan sebagai yang eksistensial, politik berhubungan dengan kebebasan dan tanggung jawabnya sebagai makluk yang berakal budi.
Sistem demokratis menghargai setiap person sebagai mahluk moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Demokrasi sebagai sistem politik juga merupakan refleksi yang paling nyata dari pengakuan akan hak individu atas kebebasan. Pengakuan ini terwujud melalui terbukanya peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi politik semua warga.
Unsur yang sangat ditekankan di sini ialah segi manusia. Kesejahteraan, kebebasan dan tanggung jawab hanya menemukan ungkapannya secara penuh dalam konteks hidup bersama. Ia tidak bisa dilihat secara terlepas. Tanggung jawab pribadi dan bersama baru dapat dicapai secara optimal dalam proses demokrasi yang berkelanjutan.
Struktur politik suatu masyarakat bersama ellit politiknya berperan merumuskan tata aturan pembangunan dan menjatuhkan pilihan atas model pembangunan yang tepat dalam arti mendukung perkembangan ekonomi massa.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi perlu "dijamin" oleh stabilitas politik. Sistim kepemimpinan yang otoriter dangan pendekatan kekuasaan/keamanan sering dihalalkan demi mempercepat stabilitas politik. Pola kepemimpinan yang demikian bersifat monokultur, searah, sambil mengklaim diri sebagai penentu kebenaran dan validitas.
Konkretisasi Politik
Sebuah pertanyaan mendasar pada bagian ini ialah, mengapa politik harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Politik di Indonesia telah terselubung oleh pemikiran sempit yang terus dipertahankan mengenai status kepemilikan politik. Terdapat dua kenyataan yang tak dapat ditolak mengenai status kepemilikan politik, yakni: politik hanya dimiliki para "elit" dan politik hanya boleh dibicarakan oleh orang dewasa.
Pada pandangan yang pertama, seringkali terjadi bahwa politik hanya dimiliki oleh kaum "elit". Salah satu contoh yakni partai politik. Banyak partai politik yang sudah bermunculan dengan nama, visi dan misi yang baru, entah karena kepedulian pada masyarakat maupun karena ambisi terselubung dalam meraup keuntungan dan keberpihakan dari masyarakat.
Suara-suara yang keluar dari lambang bendera politik mengisyaratkan tujuan yang harus dicapai. Suara-suara yang selalu terdengar di mana-mana ketika pemilu akan dilangsungkan satu atau dua tahun ke depan, tetapi akan menghilang ketika banyak masyarakat yang tak berminat, kemudian muncul lagi dengan nama, bendera, visi dan misi yang baru.
Semuanya berputar terus dalam lingkaran kaum "elit" politik yang tak bertepi. Jika demikian, bagaimana dengan masyarakat dari berbagai kalangan lainnya, yang pada hakekatnya memiliki esensi dan eksistensi yang sama dengan orang-orang yang masuk golongan "elit" tersebut? Apakah mereka hanya menjadi penonton dalam sebuah "perlombaan lari" politik? Inikah predistinasi dalam politik? Sungguh ironis!