Rahasia di Balik Danantara: Aset Negara Bisa Jadi Mesin Pembangunan

Di Indonesia, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas adalah masalah yang kompleks.  Investasi dalam pembangunan berkelanjutan harus memiliki efek sosial, lingkungan, dan tata kelola yang positif selain keuntungan finansial.  Pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI), juga dikenal sebagai Danantara (Daya Anagata Nusantara), untuk mengatasi masalah ini.  Danantara diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dan meningkatkan arus investasi asing, terutama dalam bidang infrastruktur, energi hijau, dan kesehatan.  Selain itu, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Peran dan Potensi Danantara 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 mendirikan Danantara. Dengan menjadi holding company bagi tujuh BUMN utama (BRI, BNI, Bank Mandiri, Pertamina, MIND ID, PLN, dan Telkom Indonesia),Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan dividen berkelanjutan bagi negara. Selain itu, perusahaan ini berperan penting dalam mengoptimalkan dividen BUMN melalui pengelolaan aset dan restrukturisasi portofolio BUMN.  Danantara memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  Melalui investasi ini, Danantara berharap dapat menciptakan 3 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan PDB hingga 8 persen per tahun pada tahun 2029.  Diharapkan konsolidasi aset BUMN di bawah Danantara akan memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang luar negeri.

Tantangan Tata Kelola dan Transparansi 

Dalam hal tata kelola dan transparansi, Danantara menghadapi beberapa masalah penting.  Pertama, sistem pengawasan lembaga ini masih belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik, karena pejabat politik memegang posisi strategis.  Hal ini berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam manajemen aset negara.  Selain itu, konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara pejabat yang memegang jabatan ganda di pemerintahan dapat mengancam kredibilitas pengambilan keputusan investasi.  Dari perspektif transparansi informasi, meskipun ada komitmen untuk membuka informasi, publik terus mengalami kesulitan untuk mengakses laporan keuangan dan target lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) secara rutin. Akibatnya, kepercayaan investor global belum sepenuhnya terbangun. Selain itu, tanggung jawab sosial dalam investasi Danantara masih terfokus pada keuntungan semata-mata dan tidak terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional yang luas dan berkelanjutan. Terakhir, regulasi yang mengatur akuntabilitas publik, penanganan konflik kepentingan, dan jaminan independensi dewan pengarah dan manajemen eksekutif masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi untuk memastikan pengelolaan Danantara berjalan dengan baik.

Pentingnya Sustainable Accounting dan Digitalisasi 

Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pengelolaan aset yang berkelanjutan, Danantara perlu memperkuat penerapan accounting yang berkelanjutan dan memaksimalkan penggunaan digitalisasi.  Untuk menerapkan akuntansi berkelanjutan, investasi harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Akibatnya, laporan keuangan Danantara harus mencakup indikator yang menunjukkan kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan praktik tata kelola yang baik.  Legitimasi lembaga di mata publik dan investor akan ditingkatkan melalui pelaporan ESG yang transparan dan diaudit secara independen.  Digitalisasi juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan aset. Teknologi digital memungkinkan pemantauan aset secara real-time, akses informasi yang lebih mudah bagi pemangku kepentingan, dan proses pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat.  Danantara dapat memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara memberikan manfaat finansial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan accounting dan digitalisasi yang berkelanjutan.

Pembentukan Danantara adalah langkah pertama menuju reformasi sistem manajemen aset negara.  Namun, keberhasilannya sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan pendorong pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada penegakan yang konsisten dari prinsip Good Corporate Governance, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen.  Sejalan dengan tujuan SDG 8 dan SDG 12, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi pengelola kekayaan negara dan juga instrumen strategis untuk menempatkan Indonesia sebagai penggerak utama ekonomi berkelanjutan global.