Lihat ke Halaman Asli

Gabriella Mercy

Kumpulan Opini

Hubungan Komunikasi Internasional dengan Kemiskinan dan Kesehatan Masyarakat

Diperbarui: 3 Juni 2021   12:05

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber: Gambar oleh ArtTower dari Pixabay

Komunikasi internasional mengacu pada analisis budaya, ekonomi, politik, sosial, dan teknis dari pola komunikasi serta efek media antar negara. Di dalam buku Global Communication dari McPhail tahun 2014, dijelaskan mengenai The New World Information and Communication Order (NWICO) yang salah satunya mewakili suatu proses evolusi dalam mencari keseimbangan yang lebih adil dan merata dalam arus dan isi informasi. 

Tujuan akhir NWICO adalah sistem prioritas media dan telekomunikasi yang direstrukturisasi agar Less Developed Countries (LDC) mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas media, informasi, ekonomi, budaya, dan sistem politik. NWICO menjadi sebuah perdebatan untuk mengatasi ketimpangan media baru dan mendominasi agenda komunikasi internasional selama beberapa dekade.

Pemberitaan kesehatan dunia saat ini fokus kepada pandemi global, COVID-19. Segala informasi terkait dengan asal usul, perkembangan kasus, dan perkembangan pembuatan vaksin secara global diberitakan melalui media internasional. Hal itu dilakukan dengan harapan seluruh masyarakat di negara maju dan negara berkembang memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut. 

Selama ini, beberapa hal yang mungkin menjadi penghalang akses informasi internasional adalah biaya pelaporan berita yang cukup tinggi serta ketertarikan audiens lebih kepada isu entertainment daripada isu internasional terkini. Kesadaran akan isu dan posisi media global sangat penting untuk memahami komunikasi internasional.

Baca juga: Peran Diplomat dalam Diplomasi dan Karakter Diplomat Islam, Resume Buku "Diplomasi (Praktik Komunikasi Internasional)"

Kemiskinan juga menjadi salah satu isu internasional yang mengikuti isu kesehatan terkait COVID-19. Hal ini menjadi sebuah permasalahan utama di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. 

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi adalah dengan merumuskan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan sosial dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Terkait dengan status ekonomi, mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam ambang batas kemiskinan apalagi jika melihat angka konsumsi rumah tangga.

"Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pada kuartal II-2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minus 5,32% (year on year/ yoy). Ini merupakan level terendah dalam 17 tahun terakhir. Jika dilihat dari komponen PDB berdasarkan pengeluaran, semua mencatatkan pertumbuhan negatif. Hal ini seiring adanya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Konsumsi rumah tangga, sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia tercatat minus 5,51%." (Sumber

Pemerintah rasanya perlu untuk melakukan analisis yang tidak hanya melibatkan pembuat kebijakan dan sektor swasta, tetapi juga masyarakat. Mengapa? dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan analisis, permasalahan yang mereka alami dapat menemukan solusi terbaik.

Beberapa cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia adalah pemberian jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dsb. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline