Bayangkan kamu baru berusia 26 tahun, kerja kantoran, penghasilan pas-pasan, dan tiba-tiba dikejar-kejar iklan "promo rumah KPR murah, cicilan ringan, cuma sejuta-an per bulan". Awalnya terdengar menggoda, bahkan seperti mimpi. Tapi, di balik iming-iming itu, apakah benar rumah KPR masih relevan untuk generasi sekarang? Atau justru jadi beban yang membelenggu kebebasan?
Inilah yang jadi keresahan banyak anak muda hari ini, terutama Gen Z. Rumah bukan lagi sekadar bangunan permanen untuk tinggal, tapi telah berubah makna menjadi simbol pilihan gaya hidup, kebebasan, dan kadang bahkan perlawanan terhadap sistem ekonomi yang terasa tidak adil.
Narasi Lama Soal Kepemilikan Rumah Sudah Mulai Retak
Selama bertahun-tahun, kepemilikan rumah dianggap sebagai puncak pencapaian finansial. Orang tua kita dulu selalu bilang, "Kalau sudah punya rumah, hidupmu aman." Tapi realitas zaman sekarang jauh berbeda.
Harga rumah di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya naik jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji rata-rata. Di Jakarta, misalnya, harga rumah tapak bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar, sementara gaji UMR hanya sekitar Rp5 juta. Artinya, kalau kamu menabung setengah dari gajimu setiap bulan, kamu baru bisa beli rumah itu dalam 25 tahun. Dan itu pun belum termasuk inflasi dan kebutuhan hidup harian.
Di saat yang sama, generasi Z menghadapi tekanan ekonomi yang tidak dialami generasi sebelumnya. Mulai dari tingginya biaya pendidikan, beban utang konsumtif, hingga tekanan sosial untuk selalu tampil "mampu" di media sosial. Ditambah lagi dengan dunia kerja yang kini serba tidak pasti banyak perusahaan lebih memilih karyawan kontrak, freelance, atau kerja remote. Semua ini membentuk cara pikir baru soal tempat tinggal: rumah permanen bukan lagi keharusan, tapi justru bisa menjadi penghambat fleksibilitas hidup.
KPR Kini Lebih Mirip Perangkap Finansial daripada Solusi
Mari bicara jujur. KPR memang terdengar seperti solusi pintar bagi yang ingin punya rumah tapi belum punya cukup uang tunai. Tapi kalau kita kupas lebih dalam, ternyata banyak jebakan tersembunyi di balik brosur-brosur menarik itu.
Pertama, bunga KPR di Indonesia tergolong tinggi. Meski bank sering menawarkan bunga rendah untuk satu atau dua tahun pertama, setelah itu suku bunga bisa melonjak mengikuti kondisi pasar. Ini membuat jumlah cicilan jadi tidak pasti. Banyak orang yang awalnya merasa sanggup membayar, akhirnya kewalahan setelah bunga naik beberapa persen.
Kedua, proses KPR penuh dengan biaya-biaya tersembunyi: biaya administrasi, provisi, asuransi, notaris, hingga pajak-pajak yang kadang tidak dijelaskan sejak awal. Dalam banyak kasus, biaya tambahan ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ini belum termasuk biaya renovasi rumah baru yang kadang hanya dibangun setengah jadi.