Kota Bekasi -- Sebuah dokumen kontrak personal branding yang menyeret nama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, beredar di publik dan memunculkan tanda tanya besar. Angka yang tercatat di dalamnya sangat fantastis: Rp 6.048.621.756 untuk satu paket kegiatan personal branding dengan masa kerja satu tahun.
Nominal jumbo ini sontak memicu perdebatan: dari mana biaya sebesar itu berasal, dan untuk siapa sesungguhnya manfaatnya?
Farhan Gempur, pengamat kebijakan publik Bekasi, menilai nilai kontrak tersebut jauh melampaui standar pasar jasa personal branding.
"Dalam praktik umum, layanan personal branding individu biasanya berada di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ketika nilainya melonjak hingga miliaran, wajar publik menilai ini sebagai kejanggalan. Pertanyaan paling mendasar: apakah benar sepadan dengan hasilnya?" ujar Farhan.
Ia juga menyoroti konteks waktu kontrak tersebut diteken, yakni ketika Tri masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota, tepat menjelang kontestasi politik di Kota Bekasi.
"Momentum ini membuat publik mempertanyakan orientasi pembiayaan yang demikian besar. Apakah betul untuk mendukung kerja-kerja pemerintahan, atau justru sarana membangun citra politik menjelang Pilkada?" katanya.
Kontrak yang beredar turut memuat skema pembayaran layaknya proyek besar: uang muka 35% senilai Rp 2,1 miliar, dan pelunasan 65% senilai Rp 3,9 miliar setelah enam bulan. Mekanisme demikian biasanya ditemui pada proyek fisik bernilai tinggi, bukan pada jasa pencitraan personal.
Farhan mengingatkan, penggunaan anggaran dalam jumlah besar, apalagi jika bersinggungan dengan jabatan publik, harus tunduk pada prinsip kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas.
"Ketika publik masih menghadapi banyak kebutuhan mendesak, pengeluaran miliaran untuk pencitraan pribadi menimbulkan pertanyaan serius. Ini bukan soal figur, tapi soal etika penggunaan sumber daya, baik itu dana publik maupun dana pribadi," tegasnya.
Fenomena personal branding bernilai miliaran ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan tajam di tengah masyarakat: apakah kota ini sedang dibangun untuk kepentingan publik, atau sekadar untuk menopang citra pejabatnya?