Aktivis KPKB Apresiasi Penutupan Oleh KDM Ingatkan Pentingnya Pengawas Dan Pemulihan Lingkungan

Bogor-- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menutup sejumlah tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, hingga Parung Panjang menuai respons positif dari Kumpulan Pemantau Korupsi Banten Bersatu (KPKB).

Aktivis KPKB, Zefferi, menilai langkah tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menata kembali fungsi lahan dan hutan yang selama ini rusak akibat aktivitas pertambangan.

"Penutupan tambang ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan lingkungan. Selama ini alih fungsi hutan tidak memberi kesejahteraan masyarakat luas, justru memperkaya segelintir pengusaha," ujar Zefferi, Sabtu (27/9).

Namun, di balik apresiasi itu, KPKB juga mengingatkan bahwa penutupan tambang tidak boleh berhenti sebatas pencitraan politik. Menurut Zefferi, tanpa adanya pengawasan ketat dan program pemulihan lingkungan yang berkelanjutan, masyarakat hanya akan menerima dampak buruk dari kerusakan ekosistem yang sudah terjadi.

"Kami berharap langkah berani ini diiringi dengan kebijakan nyata, seperti rehabilitasi lahan bekas tambang, penegakan hukum terhadap pelanggar izin, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Kalau tidak, kerusakan lingkungan hanya berganti wajah tanpa ada solusi," tegasnya.

KPKB juga menyinggung adanya potensi penyalahgunaan izin tambang yang selama ini kerap dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu. "Penutupan tambang memang langkah maju, tapi jangan berhenti di sini. Harus ada audit menyeluruh terhadap seluruh perizinan tambang agar praktik-praktik mafia tambang benar-benar diberantas," tambahnya.

Dengan sikap kritis tersebut, KPKB menegaskan dukungannya terhadap kebijakan KDM, sembari menuntut agar komitmen lingkungan hidup tidak hanya menjadi jargon, melainkan dibuktikan dengan kerja nyata yang dirasakan masyarakat.