Pada saat pertama kali membeli mobil baru, selain harga unit mobil, ada hitungan tarif PPnBM dan Bea Balik Nama. Namun biasanya sudah masuk dalam harga on the road, yaitu harga yang sudah meliputi segala macam proses legalisasi dokumen kendaraan hingga ke tangan konsumen.
Legalisasi tersebut meliputi pajak kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Gampangnya, harga yang dibayar konsumen kepada dealer mobil sudah termasuk pajak dimaksud.
Tarif PPnBM mobil saat ini 15-70 persen, sementara BBN pada setiap daerah berbeda-beda. Tapi umumnya menyentuh angka 12,5 persen dari harga mobil. Kedua pajak ini membentuk rata-rata 40% dari total harga mobil baru.
Jika harga mobil misalnya 200 juta, maka jika tanpa pajak akan berkurang 40%, yang artinya mobil tersebut bisa dibeli dengan harga 120 juta saja.
Usulan dari Kementerian Perindustrian dan Sikap Kementerian Keuangan
Mengingat sepanjang tahun ini penjualan mobil turun tajam, terobosan baru pun dibentuk untuk membantu industri otomotif tetap hidup. Apabila penjualan turun, bagaimana perusahaan dapat menutupi biaya operasional termasuk gaji karyawan.
Mobil yang diproduksi mungkin masih banyak tersimpan di gudang, sehingga memerlukan biaya penyimpanan dan mobil yang terlalu lama disimpan di dalam di gudang, tentu dapat menjadi masalah bagi pengusaha otomotif.
Pada tahun 2013, Kementerian Perindustrian merilis setidaknya ada 1,3 juta serapan tenaga kerja di industri otomotif dan ikutannya. Belakangan jumlah ini sudah meningkat menjadi 1,5 juta tenaga kerja.
Jika unit tidak terjual tentu tidak ada produksi mobil. Tenaga kerja sejumlah itu menjadi terancam. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional pun tidak terlepas dari bagaimana pentingnya menyelamatkan industri otomotif nasional.
Sumber: gaikindo.or.id
Hal tersebut diharapkan dapat menjadi terobosan untuk menurunkan harga mobil baru. Komponen pajak dan administrasi menyumbang sekitar 40% dari harga unit mobil.