Selesainya perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meninggalkan jejak perdebatan yang intens. Kritik terhadap penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengemuka di berbagai ruang publik.
Kendati demikian, di tengah hiruk-pikuk evaluasi dan kritik yang terkadang reaktif serta emosional, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan melihat sisi-sisi positif dari penyelenggaraan pemilu ini.
Sebagaimana pepatah bijak, "Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin," sebab kritik yang hanya berfokus pada sisi negatif tanpa melihat capaian positif yang ada adalah pandangan yang tidak adil dan tidak produktif.
Tingginya Partisipasi Politik
Pemilu 2024 patut dicatat sebagai salah satu manifestasi demokrasi terbesar di dunia yang berjalan kondusif dan aman. Di tengah kompleksitas logistik dan tantangan geografis Indonesia, proses pemungutan suara hingga rekapitulasi berlangsung tanpa insiden keamanan yang signifikan.
Pencapaian ini salah satu indikator utama pencapaian positif pemilu yang paling disorot dan menunjukkan kematangan bangsa dalam berdemokrasi. Apalagi, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 mencapai 81,78%, angka yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019 dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki gairah serta kesadaran politik yang tinggi.
Keterlibatan tersebut diperkuat oleh peran krusial Generasi Z, yang kini menjadi bagian signifikan dari populasi pemilih. Sebagai generasi yang tumbuh di era informasi, mereka memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Kemampuan mereka dalam memproses informasi melalui media daring menjadikan mereka agen penting dalam penyebaran wawasan politik dan partisipasi digital, menantang anggapan bahwa generasi muda kurang aktif dalam politik formal.
Di sisi lain, pada pelaksanaan Pemilu 2024, meskipun banyak pihak menyoroti isu logistik, penting pula untuk melihat contoh-contoh keberhasilan yang ada meski memang sepenuhnya tidak sempurna. Di tingkat daerah, KPU dinilai telah mengelola logistik pemilu dengan cukup baik, yang terlihat dari keberhasilan mereka dalam mendistribusikan perlengkapan untuk petugas coklit (Jurnal IAPA: 2024).
Keberhasilan ini menunjukkan adanya kapasitas dan tata kelola yang efektif di beberapa wilayah, yang dapat menjadi model di masa depan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak di luar KPU dalam pengawasan Pemilu merupakan indikator positif dari ekosistem demokrasi yang sehat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara aktif mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga-lembaga masyarakat lain (Bawaslu: 2024).