PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Disusun Oleh:
1. CITRA NOVANDA (24030244011)
2. ARVIOLA ARUM FLORENSYAH (24030244012)
3. NABILA SISKA MAHARANI (24030244029)
KELOMPOK 6 / BIOLOGI-B 2024
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI
2025
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Abstrak
Penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berakar pada Pancasila sebagai dasar idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, yang secara normatif menjadi rujukan dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Harmonisasi regulasi menjadi instrumen strategis dalam menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks penegakan HAM, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membentuk aparat penegak hukum yang berintegritas serta lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang bertindak dalam koridor prinsip-prinsip negara hukum. Meski demikian, tantangan substantif masih dihadapi, seperti praktik KKN, pelanggaran berbasis SARA, dan lemahnya penuntasan kasus pelanggaran HAM. HAM sebagai hak kodrati bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir, namun implementasinya dalam konteks Indonesia harus selaras dengan nilai budaya dan prinsip kolektivitas bangsa. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat normatif-legal, tetapi juga memerlukan komitmen struktural dan kultural dalam praktik kenegaraan.
Kata kunci : perlindungan, penegakan, Hak asasi manusia
Abstract
The enforcement and protection of Human Rights (HAM) in Indonesia is rooted in Pancasila as the ideal basis and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis, which normatively becomes a reference in the hierarchy of national laws and regulations. Regulatory harmonization is a strategic instrument in creating a legal system that guarantees legal certainty, justice, and utility. In the context of human rights enforcement, the state has a constitutional obligation to establish law enforcement officials with integrity as well as judicial institutions such as the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission, which act within the corridor of the principles of the rule of law. However, substantive challenges are still faced, such as KKN practices, SARA-based violations, and weak completion of human rights violation cases. Human rights as a natural right are universal and inherent in every individual from birth, but their implementation in the Indonesian context must be in harmony with cultural values and The Principle of Collectivity of the Nation. Thus, the protection of human rights is not only normative-legal, but also requires structural and cultural commitment in state practice.
BAB 1
PENDAHULUAN