Oleh Veeramalla Anjaiah
Setelah hampir delapan dekade merdeka, Pakistan akhirnya menyelenggarakan Sensus Ekonomi pertamanya, sebuah inisiatif yang telah lama tertunda yang dipimpin oleh Kementerian Perencanaan, Pembangunan dan Inisiatif Khusus dan dilaksanakan oleh Biro Statistik Pakistan (PBS), lapor surat kabar Daily Asian Age.
Upaya penting ini memetakan lebih dari 40 juta bangunan di seluruh negeri, mengidentifikasi 7,2 juta di antaranya sebagai lembaga ekonomi. Temuan yang dirilis oleh Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal ini memberikan gambaran yang menyadarkan tentang lanskap ekonomi dan sosial negara ini, mengungkap skala usaha informal yang semakin memperjelas pengabaian infrastruktur publik yang esensial dan mengkhawatirkan.
Sensus tersebut menemukan 7,143 juta usaha yang mempekerjakan 25,344 juta orang. Namun, hanya 250.000 di antaranya yang terdaftar secara resmi di Komisi Sekuritas dan Bursa Pakistan, yang menggarisbawahi besarnya ekonomi informal yang menggerakkan negara tersebut.
Namun di balik angka-angka utama, para ahli mengatakan laporan itu juga mengungkap titik buta dan kontradiksi serius yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa berguna kumpulan data tersebut dalam pembuatan kebijakan.
Sensus ekonomi terakhir di Pakistan dilakukan pada tahun 2000. Sejak saat itu, perekonomian negara tersebut telah berubah, tetapi para pembuat kebijakan terpaksa mengandalkan estimasi yang sudah ketinggalan zaman dan survei yang tidak lengkap.
Itulah sebabnya Bilal Gilani, Direktur Eksekutif Gallup Pakistan, melihat sensus baru ini sebagai sesuatu yang bersejarah.
"Sungguh luar biasa bahwa ini akhirnya terjadi setelah 23 tahun. Dunia telah berubah drastis sejak saat itu, tetapi kita masih mengandalkan data yang sudah ketinggalan zaman. Ini memberikan dasar digital yang belum pernah dimiliki Pakistan sebelumnya," lapor The Express Tribune mengutip pernyataan Gilani.
Menurut majalah The Week, laporan sensus tersebut muncul pada saat negara yang kekurangan uang ini terus bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk peninjauan kedua atas paket talangan AS$7 miliar.
Data terkait sektor ekonomi diperoleh sebagai bagian dari Sensus Penduduk dan Perumahan 2023, tetapi detailnya baru dirilis beberapa waktu lalu, kata The Express Tribune.