Norwegia sering disebut sebagai contoh paling sukses bagaimana negara kaya sumber daya alam (SDA) --- terutama minyak dan gas lepas pantai --- mampu mengubah "kutukan sumber daya" atau resource curse menjadi kekayaan yang diwariskan untuk generasi mendatang. Pendekatan mereka tidak sekadar menimbun pendapatan minyak, melainkan membangun institusi yang kuat, aturan yang transparan, serta kebijakan fiskal yang disiplin.
Norwegia adalah negara Nordik berpenduduk sekitar 5,5 juta jiwa dengan perekonomian berpendapatan tinggi, ketimpangan relatif rendah, dan sistem negara kesejahteraan yang luas. Penemuan minyak di Laut Utara pada akhir 1960-an menjadi titik balik yang mengubah struktur ekonomi negara. Dari ekonomi yang bergantung pada perikanan, Norwegia bertransformasi menjadi eksportir energi utama Eropa dengan fondasi kesejahteraan sosial yang kuat.
Kunci utama keberhasilan Norwegia ada pada kerangka hukum yang jelas. Petroleum Act tahun 1996 menegaskan bahwa negara memiliki hak atas cadangan petroleum di landas kontinen. Hukum ini menjadi dasar bagi pemberian lisensi, pengawasan produksi, pengelolaan lingkungan, dan penerapan pajak. Prinsip tersebut memastikan bahwa keuntungan SDA bukan hanya untuk perusahaan, melainkan untuk negara dan rakyat.
Norwegia tidak hanya bergantung pada pajak dan royalti, melainkan juga memiliki kepemilikan langsung melalui State's Direct Financial Interest (SDFI). Portofolio ini dikelola oleh Petoro, sementara peran regulator teknis dipegang oleh Norwegian Petroleum Directorate. Pemisahan fungsi ini mencegah konflik kepentingan dan memastikan kepemilikan negara benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
Pendapatan minyak Norwegia tidak dihabiskan secara instan. Sejak 1990, surplus dari sektor petroleum dimasukkan ke Government Pension Fund Global (GPFG), atau dikenal sebagai "Oil Fund." Dana ini diinvestasikan ke pasar internasional dan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Selain bertujuan finansial, GPFG juga memiliki kriteria etika: dana dapat menolak investasi di perusahaan yang melanggar HAM atau merusak lingkungan.
Norwegia menetapkan aturan fiskal yang ketat. Pemerintah hanya boleh menggunakan sekitar 3% dari imbal hasil riil GPFG untuk anggaran tahunan. Prinsip ini menjaga agar belanja negara tidak bergantung pada fluktuasi harga minyak, sekaligus memastikan dana abadi tetap utuh untuk generasi mendatang.
Selain dari GPFG, pendapatan negara diperoleh melalui kombinasi pajak perusahaan, pajak khusus petroleum, pembayaran lisensi, serta keuntungan langsung dari SDFI. Skema ini memungkinkan negara memperoleh porsi yang adil dari hasil eksploitasi SDA tanpa mengurangi minat investasi swasta di sektor energi. Transparansi pelaporan menjadi kunci agar publik percaya terhadap mekanisme ini.
Norwegia juga serius memperhatikan lingkungan. Eksplorasi migas tunduk pada standar keselamatan ketat dan kebijakan pengendalian emisi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan energi menuju diversifikasi dengan mengembangkan energi terbarukan seperti offshore wind, hidrogen, dan carbon capture storage. Ini menunjukkan kesadaran bahwa minyak tidak akan bertahan selamanya.
Ada empat hal yang menonjol dari model Norwegia. Pertama, transparansi penuh terhadap pendapatan dan investasi. Kedua, pemisahan fungsi regulator, pemilik, dan investor. Ketiga, prinsip antisipasi volatilitas harga minyak lewat GPFG. Keempat, penerapan kriteria etika dalam investasi. Kombinasi inilah yang membuat Norwegia mampu menghindari jebakan "kutukan SDA."
Manfaat kebijakan Norwegia terasa nyata bagi warga. Mereka menikmati layanan kesehatan universal, pendidikan tinggi gratis, tunjangan pengangguran, dan sistem pensiun yang solid. Tingkat hidup masyarakat tinggi, ketimpangan rendah, dan ada rasa percaya bahwa negara benar-benar mengelola kekayaan alam untuk rakyatnya.