Pemerintah Dinilai Mulai Meninggalkan Danau Toba, Fasilitas Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki
Danau Toba, ikon pariwisata Sumatera Utara yang pernah menjadi kebanggaan nasional, kini menghadapi tantangan serius. Masyarakat dan wisatawan mulai merasakan dampak dari menurunnya perhatian pemerintah, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata di kawasan ini. Kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan minim rambu penunjuk arah menjadi keluhan utama yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir.
Roni Sitorus, seorang wisatawan asal Medan, mengungkapkan kekecewaannya saat berkunjung ke beberapa objek wisata di Kabupaten Toba. “Objek wisata di Kabupaten Toba sangat menarik, bahkan ada beberapa destinasi yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain di sekitar Danau Toba. Hanya saja, pemerintah Toba masih kurang pembenahan terhadap akses jalan menuju objek wisata, demikian juga rambu-rambu penunjuk arah yang masih minim,” ujarnya.
Beberapa lokasi wisata yang menjadi andalan, seperti Tara Bunga di Kecamatan Tampahan, Pangkodian di Kecamatan Tampahan, serta pantai-pantai di Kecamatan Laguboti dan Tambunan, masih memiliki akses jalan yang jauh dari kata layak. Bahkan Pantai Pasir Putih (Pasput) di Kecamatan Porsea, yang sudah cukup dikenal, kondisinya masih kupak-kapik dan penuh lubang.
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini tak hanya menghambat kenyamanan wisatawan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat sekitar. Banyak pelaku usaha wisata, mulai dari pemilik warung hingga pengelola penginapan, mengeluhkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. “Sebagai putra Toba, sesungguhnya ada sedikit rasa malu dan kecewa, mengapa pariwisata Toba tidak bisa mencapai setengahnya kunjungan wisata Kabupaten Samosir,” tambah Roni dengan nada kecewa.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memang sempat mengklaim telah menyelesaikan sejumlah proyek perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di kawasan Danau Toba pada periode 2020-2022. Proyek tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan di beberapa kabupaten sekitar Danau Toba, seperti Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, dan Simalungun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak akses jalan utama menuju destinasi wisata yang belum tersentuh perbaikan signifikan.
Kondisi ini diperparah dengan terjadinya bencana alam seperti longsor yang kerap memutus akses jalan nasional, seperti yang terjadi di Dusun Tiga Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada April 2025 lalu. Meskipun sebelumnya sempat diperbaiki, badan jalan nasional tersebut kembali longsor akibat hujan deras, sehingga akses wisatawan dan warga terputus total. Warga dan wisatawan pun terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan tidak kalah rusak.
Kritik juga datang dari kalangan penggiat lingkungan dan akademisi. Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendukung pengelolaan kawasan Danau Toba berbasis geopark. Ia menyoroti belum adanya dukungan nyata dalam bentuk program dan anggaran yang konsisten. Jika hingga pertengahan 2025 rekomendasi UNESCO tidak dipenuhi, status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark bisa saja dicabut, yang tentu akan menjadi kemunduran besar bagi kawasan ini.
“Jika indikator keseriusan adalah konsistensi, profesionalisme, dan dukungan nyata dalam bentuk program serta anggaran, maka jawabannya masih patut dipertanyakan,” tegas Dr. Wilmar. Ia menekankan perlunya langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Di tengah berbagai janji pembangunan dan pengembangan pariwisata super prioritas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Danau Toba kini berada di persimpangan jalan. Tanpa perhatian dan aksi nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, kekhawatiran masyarakat bahwa Danau Toba mulai ditinggalkan bukanlah isapan jempol belaka. Jalan-jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki menjadi simbol nyata dari menurunnya komitmen pemerintah terhadap masa depan Danau Toba.