Pemilulkada juga ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat. Pemilukada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilulkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilukada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.
Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya. Disamping itu semua, pemilukada menjadi barometer yang mengukur kemajuan demokrasi, Hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan pilkada kudu dilakukan tepat waktu. Tidak boleh mundur.
Menjadi persoalan, Â pilkada kali ini beriringan dengan masa pandemi. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, saat ini dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Soalnya, penyakit yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia.
Pelaksanaan pilkada pun dikhwatirkan dapat membuka klaster baru. Ditambah rendahnya kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan sehingga peningkatan jumlah yang terpapar dari waktu ke waktu semakin mengganas. Terkait hal ini, sepertinya pemerintah bersikukuh akan menggelar pilkada 9 Desenber mendatang.
Solusi
Jika pilkada masih akan digelar (seperti yang diputuskan pemerintah) maka menurut hemat saya ada beberapa hal yang wajib dilaksanakan. Pertama, protokol kesehatan. Semua pihak diharuskan mentaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan selayaknya diterapkan secara ketat.Â
Dan dibarengi dengan pengawasan serta sanksi. Ini membutuhkan ketegasan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dituntut berani mengambil tindakan mulai teguran, peringatan, Â pembubaran, sampai dikualifikasi calon. Kedepan ada beberapa tahapan yang berpotensi mendatangkan kerumunanan seperti penetapan nomor urut calon, kampanye, dan pemungutan suara di TPS.
Guna menghindari kerumunan melakukan kegiatan secara daring sangat diutamakan, dianjurkan. Kampaye misalnya, pengumpulan massa lewat rapat terbuka sepantasnya ditiadakan dan dilarang. Kampanye menggunakan media elektronik seperti TV dan radio, media sosial, atau pertemuan secara online dengan berbagai macam fasilitas yang ada semisal zoom meeting, webinar dan lainnya. Kemudian TPS dipastikan disetting sesuai protokol kesehatan.
Kedua, kerjasama semua elemen pemerintahan, unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi pada semua tahapan pilkada. Diperlukan gotong royong. Saling menudukung dan menopang. Kesiagaan di semua lini dan sektor. Antisipasi memadai terkait hal terburuk. Â Bersatu untuk kesuksesan pilkada tanpa ekses.
Ketiga, sosialisasi massif. Masyarakat luas diberi penjelasan menyeluruh tentang tantangan pilkada di tengah pandemi. Sosialisasi dilakukan hingga ke akar rumput, pada lapisan masyarakat terbawa. Seperti protokol kesehatan di TPS, mereka wajib memahami.
Keempat, pemerintah sepantasnya menghitung, mengkaji ulang apakah ketiga hal di atas dapat dilakukan? Apakah penyelenggara siap melaksanakan? Apakah masyarakat luas bisa dikondisikan? Jika tidak, saya lebih setuju kalau pemerintah memilih menunuda pilkada. Demokrasi memang penting, tapi kesehatan masyarakat jauh lebih penting.
