"Ahok datang! Ahok datang!". Banyak orang berteriak dengan antusias. Keluarga saudara saya tidak terlalu peduli dengan kedatangan Ahok. Mereka tetap ngotot agar segera dilakukan tindakan operasi, jangan sampai terlambat. Surprise, tindakan operasi disetujui.
Mereka yang awalnya emosi campur frustasi menjadi terkejut karena petugas tidak lagi banyak argumen seperti sebelumnya. Langsung dipersiapkan tindakan operasi cesar. Dan tidak berapa lama kemudian, kelahiran pun terjadi dengan lancar. Ibu dan bayinya selamat dan sehat.
Saudara saya dan keluarganya menilai, mereka sangat beruntung karena saat itu bertepatan dengan kunjungan Ahok ke Rumah Sakit. "Coba Ahok gak datang, mungkin saya sudah mati. Bentar lagi mau pinsan, gimana mau ngeden?" Demikian ceritanya penuh rasa syukur.
Kejadian ini makin membuat Saudara saya yakin bahwa BTP adalah Gubernur yang sangat mempedulikan rakyatnya. Apalagi sudah banyak keberhasilan dan kemajuan luar biasa yang dirasakan selama BTP menjadi Wakil Gubernur ataupun Gubernur di Jakarta. Dan yang paling menonjol adalah pemberian pelayanan yang makin mudah, cepat, jelas dan bebas dari pungli.
Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika BTP diberikan kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu menteri di kabinet mendatang. Apa saja pos kementerian atau lembaganya tidaklah masalah. Saya yakin BTP akan mampu membawa perubahan yang signifikan khususnya untuk membuat birokrasi dalam jajarannya bisa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, nyaman dan tidak mempersulit.
Tentunya akan tetap ada yang tidak setuju atau menolak jika BTP dijadikan menteri atau pejabat publik lainnya. Akan tetapi BTP telah menjalani hukumannya secara ksatria hingga bebas murni. Bahkan BTP menolak diberikan pembebasan bersyarat. Hal ini menunjukkan betapa BTP adalah warga negara yang patuh dan taat pada hukum, serta tidak aji mumpung.
Sangat langka kualitas manusia seperti BTP di Indonesia saat ini. Sudah sewajarnya jika BTP dimanfaatkan kembali demi kemajuan Indonesia dan kebaikan rakyat. Tentunya yang mendukung pun amat sangat banyak, sehingga layak untuk dipertimbangkan. Namun keputusan sepenuhnya berada ditangan Presiden RI Joko Widodo.
