Pesta demokrasi di Kota Makassar kali ini benar-benar jauh dari konsep “siri’ na pacce” yang selalu diagungagungkan oleh masyarakatnya. Konsep lokal yang seharusnya tetap dilestarikan ini, nyatanya telah terpinggirkan oleh konsep yang bernama “demokrasi kebablasan”. Konsep ini ternyata begitu digandrungi oleh kandidat calon walikota dan calon wakil walikota Makassar. Saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menyindir, saling memfitnah, hingga saling umbar kecurangan dalam bentuk black and negative campaign, seakan menjadihal yang biasa dan bukan hal baru lagi dalam berpesta demokrasi. Inikah yang namanya demokrasi ? Tentunya layak untuk dipertanyakan.
Demokrasi yang menurut Abraham Lincolnadalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sejatinya cukup bagus apabila dijalankan dengan baik oleh seluruh peserta yang terlibat dalam hajatan pesta demokrasi. Namun nyatanya hingga hari ini, hampir seluruh pesta demokrasi dibumbui dengan yang namanya black and negative campaign bahkan tak sedikit yang berakhir ricuh. Meminjam judul film Alangkah Lucunya Negeri Ini, sepertinya tepat untuk disematkan kepada negeri ini.
Hajatan pesta demokrasi di kota Makassar yang akan dihelat 18 September nantinya, tentu akanmenjadi sorotan pemerhati politik di Sulawesi-Selatan, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mejadi sorotan elite politik nasional. Selain karena Makassar menurutkebanyakan orang merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia, pesta demokrasi di Kota Daeng ini bisa menjadi ajang pemanasan partai politik menuju pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 nantinya. Sepuluh calon walikota-wakil walikota telah ditetapkan oleh KPU Makassar sebagai peserta pilwalkot tahun ini. Partai besar hingga partai kecil ramai-ramai mengarahkan dukungan kepada figur yang dianggap bisa mendongkrak elektabilitas partainya pada tahun 2014 nantinya. Partai pemenang pemilu 2009lalu (Partai Demokrat) misalnya mengusung duet Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal. Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengusung Supomo Guntur-Kadir Halid, Gerindra dengan duet Adil Patu-Isradi Zainal, PKS dengan duet andalannya Tamsil Linrung-Das’ad Latif, dan masih banyak lagi partai non perlemen yang juga mengusung figur di Pilwalkot Makassar nantinya.
Menjelang 18 September, saling umbar janji dan program sudah menjadi rutinitas wajib para kandidat akhir-akhir inii. Serba gratis lagi-lagi menjadi program andalan hampir semua kandidat. Hampir semua media dihiasi oleh pose dan janji-janji sang kandidat, namun tak menutup kemungkinan janji mereka hanya sebatas janji palsu atau “janci mutaroe” saja. Selain mengumbar janji, fenomena baru kembali muncul ketika beberapa kandidat diterpa black and negative campaign. Saling fitnah, menjatuhkan, hingga saling sindir menjadi fakta yang tak bisa disembunyikan lagi. Sungguh konsep “siri’ na pacce” sudah benar-benar hilang ditelan zaman.
Melihat berbagai fenomena yang terjadi di Pilwalkot Makassar, sudah sepantasnya pemikir-pemikir yang ada di kampus, pemerhati politik, tokoh agama, dan tokoh pemuda gelisah akan kondisi Makassar saat ini. Gelisah sambil memberikan solusi untuk menjadi lebih baik, tentunya adalah hal yang urgen untuk Makassar saat ini.
Makassar butuh pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi yang sehat, bukan demokrasi yang kebablasan seperti yang sering dilakonkan oleh oknum yang tidakbertanggungjawab dalam setiap helatan pilkada. Semoga saja pemilih dalam Pilwalkot Makassar nantinya, jeli memilih pemimpin yang benar-benar layak dan pantas untuk menahkodai Kota Daeng limatahun kedepan.
