Dalam hal ini ketegasan kebijakan hukum di muka publik sangatlah penting. Dengan adanya kebijakan di tingkat undang-undang, diharapkan pelaksanaan kekuasaan pemerintah di bidang keamanan dan ketahanan siber dapat selaras dengan penghormatan hak asasi manusia, kemandirian dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemajuan perekonomian nasional.
Edukasi akan pentingnya berlaku bijak di wilayah siber serta pengertian akan HAKI juga diperlukan oleh masyarkat yang mana tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka merupakan pelaku kejahatan siber yang perlu dipantau dan dikendalikan agar kerentanan yang mengancam publik tidak menambah besar.
Masyarakat juga perlu menyadari bahwa kejahatan siber bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan sebagai tren melainkan sesuatu yang dapat mengancam kehidupan orang banyak, dan tentunya hal tersebut sangatlah bersifat merugikan. Mungkin pada awalnya terkesan menguntungkan, namun keuntungan tersebut bersifat sementara.
