Jangan Ganggu Pasar, Segeralah Akhiri Kekisruan Di Negeri ini !

Oleh Amidi

 

Pasar dan atau pelaku pasar sangat rentan dengan kondisi yang tidak kondusif, karena kondisi yang tidak kondusif  akan mengganggu kelancaran jalannya pasar  yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik akan mendorong variabel-variabel ekonomi menjadi baik. Dengan kata lain, jika kondisi kondusif, maka  harapan kita terhadap perbaikan angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, penganguran, pendapatan dan lainnya akan mudah terwujud.

Namun,  jika kondisi tidak kondusif, maka sebaliknya akan terjadi sebaliknya.  Pertumbuhan ekonomi akan melambat, inflasi akan terus meningkat, pengangguran terus bertambah, pendapatan terkoreksi dan aktivitas ekonomi lannya pun akan ikut terganggu.

Masih Akan Berlanjut?

Bila di simak dinamika yang berkembang, sepertinya kekisruan  yang terjadi di negeri ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Masing-masing pihak yang menciptakan kekisruan tersebut sama-sama tetap bertahan dan saling mempertahankan diri. Ditambah lagi kasus-kasus baru yang terus  menyusul, entah itu ada kepentingan politik atau tidak, entah itu memang ada unsur niat baik untuk memperbaiki kondisi negeri ini atau tidak, yang jelas kekisruan-kekisruan yang terjadi  sepertinya  enggan "berkahir".

Kasus yang menyangkut persoalan "krededibilitas" lembaga pendidikan (PT) bergengsi di negeri ini yang tak kunjung usai ditambah lagi kasus baru sebagai rentetan kasus yang sudah ada, memang jauh sebelumnya kasus tersebut sudah diangkat, karena tak kunjung usai, maka kasus tersebut  dilanjutkan mereka. Apalagi mengingat kasus ini sepertinya "jalan ditempat", walau pun ada upaya untuk menyelesaikannya, namun masih "lamban". Apalagi kasus ini menjadi polemik yang tidak berujung ditambah ada pihak yang bertahan dan mempertanakan, namun tidak membuatnya tuntas.

Kasus pergantiaan petinggi negeri ini yang penggantinya akan menunjukkan "jati diri-nya" dengan mengumbar berbagai kebijakan yang diyakini   beliau dapat memperbaiki kondisi ekonomi negeri ini. Sehingga  muncul suatu kebijakan yang  bombastis, padahak tidak sedikit yang mewanti-wanti  kebijakan tersebut akan mengalami nasib yang sama   seperti kebijakan pada tahun 1998 lalu, kridet macer, BLBI di korupsi, yang jelas kebijakan ini sudah mulai bergulir.

Ditambah lagi kasus, korupsi yang tak kunjung tuntas, lamban dan sepertinya sulit untuk secara cepat untuk diselesaikan. Entah apakah kasus korupsi tersebut karena menyangkut masalah agama, entah karena kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan terindikasi melibatkan mantan petinggi negeri ini, yang jelas kasus korupsi yang sedang ditangani terus bergulir dan belum menemukan titik akhir.

Belum lagi kasus korupsi yang sudah lama yang sampai saat ini belum juga tuntas, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik yang dilakukan oleh petinggi-petinggi yang sedang berkuasa maupun petinggi-petinggi yang sudah habis masa kekuasaannya atau yang sudah tidak mempunyai "taji" lagi..

Tidak hanya itu, kasus penyampaian aspirasi yang terus bergulir pun ikut mewarnai  "gangguan" kondisi perekonomian negeri ini. Memang penyampaian aspirasi tersebut sangat diperlukan dalam rangka menyadarkan atau mengikis perbuatan kesewenangan-wenangan atau kezoliman yang dilakukan  para pihak, namun karena para pihak yang menerim aspirasi tersebut tidak dengan serta merta akan menyetop tindakannya atau perbuatannya yang tidak diinginkan tersebut, maka penyampaian aspirasi dalam bentuk demo pun terus bergulir.

Ada demo yang dilakukan mahasiswa dan atau rakyat yang menuntut hentikan tunjangan yang bombastis dan pemberian pembayaran  pensiun kepada  orang yang mewakili mereka (DPR), ada demo dari saudara kita yang berpropesi sebagai penjual jasa transportasi (ojek online), ada  demo dari unsur buruh. Kesemua komponen yang melakukan demo tersebut sudah melakukan demo berkali-kali.

Baru-baru ini mereka demo di depan gedung KPK untuk menyuarakan agar petinggi KPK juga memproses anak negeri ini yang terindikasi korupsi tanpa pandang bulu. Tidak tanggung-tanggung, mereka meminta KPK memproses indikasi/diduga  korupsi yang diduga melibatkan "dia" (lihat tempo.co, rmol.id, tribunnews, 02 Okober 2025).

Kemudian program perbaikan gizi untuk anak negeri ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam bentuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimbulkan kasus keracunan makanan dan sampai ada yang meninggal dunia pun belum tuntas. Entah apakah keracunan murni dari unsur kandungan makanan atau ada unsur lain, yang jelas berita tentang kasus keracunan ini gencar dan viral, ditambah lagi ada berita bahwa diduga ada unsur sabotase.  MBG di SD Negeri Siswodipuran Boyolali  terpaksa batal dilaksankan, yakni  sebanyak 189 porsi makanan yang sudah disiapkan ditarik kembali oleh  Satuan  Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul dugaan sabotase. (Lihat kompas.com, 29 September 2025)

 

Stop Kekisruan !

Memang dari demo-demo yang dilakukan anak negeri ini tersebut, memang masih belum mengganggu pasar dan atau pelaku pasar secara signifikan, hanya ada ketakutan/kecemasan kecil saja, dimana pada tanggal 1 September 2025 yang lalu, pasar dan atau pelaku pasar sempat "tiaraf", kegiatan transaksi di pasar dihentikan, pelaku pasar atau pelaku bisnis me-wanti-wanti kalau terjadi "peristiwa" seperti tahun 1998 lalu, sehingga mereka dengan serta merta tidak mejalankan  aktivitas bisnisnya pada saat itu.

Walaupun tidak "parah" gangguan terhadap pasar dan atau pelaku pasar tersebut, namun jika demo-demo terus berlanjut dan atau kekisruan terus berlanjut, maka rasa ketakutan/kecemasan para pelaku bisnis pun tetap akan menghantui mereka.

Untuk itu, upayakan aksi demo yang pada dasarnya tidak diharapkan tersebut, segeralah diakhiri, dan akhiri  kekisruan yang terjadi di negeri ini. Untuk itu  semua pihak yang di demo atau para pihak tempat mereka menyampaikan aspirasi hendaknya bersikap "sigap" dan cepat tanggap, segera lakukan perbaikan dan perubahan, segera hentikan tindakan kesewenang-wenangan,  penuhi mana yang bisa dipenuhi segera yang menjadi aspirasi para pen demo.

Misalnya, demo tukang ojek online yang mempunyai beberapa tuntutan tersbut (lihat Ataranews.com, 17 Spetember 2025), setidaknya salah satunya bisa segera dipenuhi misalnya soal potongan mengenai Undang-undang transfortasi online yang mereka minta untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional 2025-2026.Bukankah, jutaan kalangan mereka yang mengandalkan hidupnya dari ojek online, mereka setiap hari berjuang demi sesuap nasi.

Misalnya demo mahasiswa dan atau rakyat yang menghendaki tunjangan perumahan dan uang pensiun  orang yang mewakili mereka di parlemen (DPR), sebaiknya dipenuhi dan dikonkretkan, jangan hanya narasi-narasi untuk mendinginka suasana saja, tetapi harus benar-benar direalisasikan. Begitu juga dengan tuntutan memberlakukan Undang-undang perampas aset koruptor, jika kita memang komitmen untuk memberantas korupsi, tidak sulit untuk memberlakukannya, tinggal kemauan dan komitmen saja.

Kasus kekisruan yang menyangkut "kredibilitas" pendidikan (PT) yang bergengsi tersebut, bisa saja segera dituntaskan dengan proses dan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan konstitusi, sehingga kekisruan yang mengehendaki "pembuktian" tersebut aka berkahir. Memang kita harus menanggung konsekuensi yang tidak diharapkan tersebut, tetapi apa mau di kata, inilah dinamika nya, inilah faktanya.

Kasus korupsi yang juga ikut menimbulkan kekisruan di negeri ini, segeralah dituntaskan, jika memang sudah cukup bukti, mengapa harus ditunda-tunda untuk memastikan pelakunya. Tinggal proses hukum yang harus berjalan, sehingga ada kepastian hukum. Semakin lama ketidak pastian hukum yang terjadi, semakin  besar opportunity cost yang akan tercipta dan pasar akan semakin "runyam".

Kasus kekisruan adanya peristiwa yang tidak diharapkan tersebut, yakni adanya keracunan atas program MBG tersebut, segeralah dan terus menerus dilakukan evaluasi, jika SPPG sudah memberhentikan beberapa dapur MBG, mungkin semua dapur harus di tinjau, semua komponen yang terlibat dalam proses penyediaan MBG harus di awasi secara ketat dan bila memungkinkan program MBG di ganti dengan program lain yang tujuannya sama yakni dengan mengganti MBG ke bantuan dana tunai, mengapa tidak?

Toh, dana tunai itu dimaksudkan juga agar orang tua murid dapat menyiapkan bekal anaknya di sekolah dengan dana yang diberikan tersebut. Jika mau dipertahankan juga, model dan format MBG dapat mengeleminir resiko keracunan, misalnya memberdayakan kantin sekolah dan memberdayakan UMKM yang ada, sehingga tidak tertunpa pada pelaku bisnis skala besar dan yang bermodal gede saja.

Terkahir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengakhiri kekisruan di negeri ini, mari kita mengembalikan fungsi dan peran kita semua, bagi orang yang mewakili anak negeri ini di parlemen (DPR), hendaknya dapat mengoptimalkan peran-nya, begitu juga dengan petinggi negeri ini yang diberi amanah untuk "mengurusi" anak negeri ini, sehingga anak negeri ini (rakyat) benar-benar merasa diwakili dan benar-benar merasa di urus,  bukan justru mereka harus berjuang sendiri   mellaawan kemiskinan, dan berjuang sendiri mempertahankan kehidupan-nya. Selamat Berjuang!!!!!!!