Kemduian tidak hanya itu, biasanya setiap kali pemerintah menerapkan  kebijakan pemangkasan subsidi  BBM tersebut, akan diikuti oleh konpensasi BBM berupa  program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk BBM guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga BBM subsidi.
Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi, baik BBM, lPG, liatrik hingga pupuk mencapai Rp. 269, 6 triliun pada akhir 2023. Nilai ini naik 6,85 % dibandingkan tahun lalu Rp 252,8 triliun. (cnbc Indonesia.com, 02 Januari 2024). Sedangkan untuk realisasi subsidi BBM dan konpensasi BBM saja disinyalir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani mencapai Rp. 61,4 triliun per Agustus 2023. (cnn Indonesia.com, Â 21 September 2023).
Belum lagi, bila disimak, adanya sinyalemen penyelewenagn atas dana konpensasi BBM  ditambah lagi penyaluran konpenasi BBM yang dinilai kurang efektif, terkadang masyarakat yang selayaknya mendapatkan bantuan tersebut justru tidak mendapatkan dan sebaliknya, terlepas dari masih ada persoalan  dari aspek data penerima, yang jelas fakta dilapangan demikian.
Jika mau jujur, saksikan sendiri pada saat masyarakat mencairkan  BLT tersebut di kantor pos, terkadang mereka yang ikut antri tersebut adalah orang atau penerima yang tergolong mampu. Ini mengindikasikan bahwa dana konpensasi tersebut belum efektif.
Lagi pula, idealnya yang menerima bantuan tersebut, adalah kelompok masyarakat pemakai BBM subsidi, karena yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM subsidi tersebut adalah masyarakat pemakai  BBM subsidi. Jika sudah semua, baru selebihnya dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang lain.
Belum lagi terjadi ketidak efektif-an dalam penetapan subsidi,  idelanya subsidi diberikan kepada pemakai, namun selama ini pemberian subsidi justru kepada BBM-nya bukan kepada pemakai BBM itu sendiri. Dengan demikian, siapa saja yang menggunakan/memakai/membeli  BBM subsidi, ia otomatis akan menerima/menikmati  subsidi, apalagi dilapangan masih banyak orang kaya yang memebli BBM subsidi tersebut, dengan kata lain subsidi BBM dinikamti sebagian besar orang kaya.
Hal ini diakui sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani  bahwa  anggaran subsidi dan konpensasi energi dan BBM yang besar tersebut dinikmati sebagian besar  oleh orang kaya. (cnb Indonesia.com,  25 Agustus 2022).
Bagaimana Sebaiknya?
Menurut hemat saya, sebaiknya pemerintahan saat ini dan pemerintahan  baru sebagai hasil pemilu 2024 ini, harus berhati-hati dengan penggunaan anggaran tersebut. Sebaiknya,  jika akan adanya penambahan dana pembangunan atau untuk kepentingan tertentu,  gunakan anggaran pos lain yang kurang mendesak dan atau anggaran yang tidak banyak memberikan impilikasi negatif terhadap perekonomian negeri ini dan tidak menimbulkan gejolak sosial dikalangan anak negeri ini. Kemudian perlu  memperbaiki model subsidi penetapan/penerapan BBM dan  atau mengefektifkan kebijakan disekitar subsidi BBM tersebut. Selamat berjuang!!!!!!Â
