Film The Killing Fields menggambarkan cerita seorang jurnalis Amerika, Sydney Schanberg dan jurnalis asal Kamboja, Dith Pran yang meliput situasi di Kamboja dari awal masuknya Khmer Merah. Sampai akhirnya ia dipulangkan kembali ke negaranya, sedangkan Pran, sama seperti rakyat Kamboja lainnya, ia dipaksa untuk meninggalkan Pnom Penh dan tinggal di desa sebagai petani yang harus bekerja selama enam belas jam setiap harinya.
Selama berada dalam pengawasan Khmer Merah, Pran menyamar sebagai seorang petani bodoh yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Hal itu dilakukan karena Khmer sangat memusuhi orang-orang berpendidikan dan tentaranya akan membunuh orang-orang yang dulunya berprofesi sebagai dokter, guru, dsb.
Setelah beberapa kali gagal, Pran akhirnya berhasil melarikan diri. Ia berjalan kaki beribu mil, sampai perbatasan Kamboja. Disana ia bertemu kembali dengan sahabatnya Sydney.
Pol Pot sebagai satu-satunya penguasa di Kamboja saat itu mengaplikasikan pemikiran komunisme, Marxisme-Leninisme. Dimana ia sangat tidak setuju dengan adanya masyarakat tanpa kelas, tapi ia mengaplikasikannya secara ekstrim. Yaitu dengan memaksa rakyat yang hidup di kota untuk di paksa bekerja sebagai petani, diberikan makanan yang sangat sederhana, dan dihapus hak-hak individunya,
Pol Pot juga memusuhi orang-orang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh, dan orang-orang yang dulunya bekerja sebagai staf Lon Nol. Sehingga orang-orang dengan golongan ini langsung dibunuh. Rejim Pol Pot dinyatakan bertanggung jawab terhadap meninggalnya dua juta jiwa rakyat Kamboja yang mati karena penghilangan nyawa, beban kerja yang terlalu berat, kelaparan, dan tekanan yang terlalu besar yang diberikan oleh Khmer Merah.
Dimasa Ini pula Kamboja hidup terkucilkan dari negara-negara lain. ia hanya bekerjasma dengan Cina dan Swiss.
Bila kita ingin melihat dari konsep demokrasi, tidak satupun dari kebijakan Pol Pot yang mengandung unsur demokrasi.
Definisi dari demokrasi dalam arti harfiahnya rakyat berkuasa, atau di sebut juga dengan goverment by the people. Menurut International Commission of Jurists dalam Konferensi di Bangkok, demokratis ialah suatu pemerintahan dimana hak dalam pembuatan keputusan-keputusan politiknya dilakukan oleh rakyatnya melalui wakil-wakilnya yang mereka pilih dan wakilnya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.
Dan untuk mengadopsi konsep demokrasi di suatu pemerintahan, terdapat persyaratan Rule of Law yang harus di jalanan oleh negara tersebut:
·Perlindungan konstitusional, dengan pengertian bahwa konstitusi juga mengatur jaminan terhadap hak-hak individu, dan harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut.
·Badan kehakiman bersifat bebas dan tidak memihak
·Dilaksanakannya pemilihan umum yang bebas
·Rakyat diberikan kebebasan untuk berpendapat
·Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
·Civil education (pemberian pendidikan kewarganegaraan).
Namun demokrasi saat ini telah mengalami perubahan. Tidak hanya mencakup dalam aspek politik dan sistem pemerintahan saja, tapi juga aspek sosial, dan gaya hidup masyarakat tertentu. Henry B. Mayo menjabarkan beberapa nilai yang mendasari demokrasi. Namun tidak semua negara menganut nilai-nilai tersebut, karena hal ini juga bergantung pada perkembangan sejarah dan budaya politik negara itu sendiri. Niilai-nilai demokrasi tersebut adalah:
§Menggunakan cara damai dan melembaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan
§Menjamin perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
§Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
§meminimum-kan penggunaan kekerasan
§menerima keanekaragaman
§Menjamin ditegakkannya keadilan
Kesimpulannya, semua kebijakan yang dilakukan oleh Khmer Merah di bawah kekuasaan Pol Pot, semuanya adalah hal yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi.
