Kesimpulan Â
Demo terkait kenaikan gaji DPR tidak dapat dipandang hanya sebagai reaksi spontan masyarakat terhadap ketidakadilan ekonomi, melainkan sebagai manifestasi dari problem yang lebih mendalam dalam sistem politik Indonesia. Dari aspek kultur, budaya korupsi dan gratifikasi telah mengakar dan memperkuat praktik tidak etis dalam kehidupan politik. Dari aspek struktur, dominasi oligarki dan ketergantungan pada sponsor politik memperlihatkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan. Sedangkan dari aspek proses, minimnya transparansi dan partisipasi rakyat dalam legislasi memperkuat ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat. Â
Dengan demikian, penyebab utama demo kenaikan gaji DPR bersifat multidimensional, mencakup ketimpangan pendapatan, praktik politik transaksional, dan korupsi sistemik yang berakar pada kultur, struktur, dan proses politik di Indonesia. Upaya reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan ini dan membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI