Ketika penolakannya tidak kuat, kemungkinan penundaan Pemilu 2024 terjadi. Sebaliknya jika komplain, protes, dan gelombang resistensi kian meningkat. Maka, Pemilu tetap dilaksanakan 2024.
Pilihannya ada tiga, kalau menggunakan pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Yakni perlu dilakukan Amandemen UU 1945, Presiden mengeluarkan dekrit sebagai sebuah tindakan revolusioner, dan yang terakhir, menciptakan Konvensi ketatanegaraan (constitutional konvention).
Tidak mudah. Perlu ada keberanian, kegilaan, dan juga "revolusi" yang dilakukan Jokowi. Bila benar-benar keinginan menunda Pemilu 2024 itu datang dari Jokowi. Rakyat tidak diam.
Begitu pula dengan kelompok oposisi politik. Berbagai cara akan ditempuh untuk sebuah alasan menyelamatkan negara. Dekrit atau revolusi konstitusi perlu melewati kajian matang.
Benarkah sahwat Jokowi benar-benar mau tiga periode?, belum tentu juga. Karena publik membacanya, apa yang dibunyikan ke publik hanyalah kepentingan segelintir orang saja.
Bermula dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Kemudian, Cak Imin Ketum PKB, Zulhas Ketum PAN dan Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar. Sekarang sedang bergerak menjadi bola panas.
Pemilu 2024 ditunda juga apakah merupakan kemauan Jokowi atau bisikan pemodal. Sampai sejauh ini kita belum tahu kebenarannya. Publik baru sebatas berasumsi dan menganalisa.
Jokowi akan perharapkan pada dua situasi delamatis. Pertama, secara konstitusional kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden hanya bisa dua periode. Sementara penangana Covid-19 masih belum beres.
Begitu juga soal IKN. Tidak seperti yang dibayangkan. Masa depan keberlanjutannya IKN perlu dikalkulasi. Kedua, proyek politik sebagai "kolaborator" pemodal, (jika ada). Bagi pengusaha yang menjadi founding Pilpres, pasti tidak mau rugia.
Mereka (konglomerat), yang merasa belum mendapatkan keuntungan lebih. Pasti berharap Jokowi masih memimpin Indonesia. Ya, agar mereka masih bertahan mengatur segala urusan proyek (duit). Mereka yakin, jika Pemilu 2024 digelar Presiden yang akan datang bisa terlahir dari kelompok pengusaha di luar faksinya.
Sementara itu, menunda Pemilu 2024 sama artinya merampas hak rakyat. Menggerogoti dan melecehkan konstitusi. Jokowi ditambah lagi kepemimpinannya sebagai Presiden, malah membuat tudingan rakyat tentang dirinya yang rakus terjawab.
