Maraknya kasus pelecehan seksual saat ini memang masih menjadi fokus perbincangan dan isu sosial yang sangat kompleks di kalangan masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong memperjuangkan kesetaraan gender dengan menolak segala jenis pelecehan maupun kekerasan yang berhubungan dengan gender. Diskriminasi gender yang termasuk sebagai salah satu jenis pelecehan seksual adalah salah satu pembedaan perlakuan, sikap, hak dan kewajiban yang cenderung menyudutkan salah satu gender, saat  ini sering kali terjadi kepada perempuan.
Maraknya kasus diskrimanisi gender saat ini membuat citra perempuan di masyarakat seolah menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki kuasa. Rasisme, diragukan menjadi pemimpin, dilarang untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya; merupakan beberapa bentuk diskriminasi gender yang sering kali dialami oleh perempuan. Instansi lembaga pendidikan, pemerintahan, lingkungan kerja, hingga lingkungan keluarga; tak jarang menjadi tempat perempuan mengalami diskriminasi gender. Sering kali ditemukan banyak individu perempuan sebagai korban, khususnya dikalangan remaja mendapatkan kerugian materil yang mereka derita secara nyata sehingga berdampak kepada psikis mereka.Â
Kerap kali kehadiran perempuan seringkali dibandikan dan diragukan keahliannya dengan laki-laki untuk terlibat dalam masalah-masalah sosial, publik, ekonomi, dan politis. Padahal, dengan adanya kesetaraan gender dalam isu-isu tersebut dapat membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan pembangunan dimasa mendatang. Di era digital yang semakin maju ini, perempuan semakin memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi potensi dan memberikan kontribusi yang berharga.
Namun dibalik permasalahaan isu diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan yang sangat kompleks, bukan berarti berempuan tidak dapat mewujudkan impiannya untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajibannya. Seperti halnya, perempuan-perempuan di Jawa Barat dapat menunjukan bahwa dirinya dapat berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat. Â Melansir dari Open Data Jawa Barat, Â keberdayaan perempuan Jawa Barat pada tahun 2020 telah mendapatkan nilai 70,24 yang mana sangat mendekati dengan target IDG Provinsi, saat ini setidaknya 14% dari keseluruhan jumlah perempuan di Jawa Barat telah menunjukan keterlibatannya dalam ranah publik dan politis dengan menduduki suatu jabatan penting. Â Pada tahun 2021 hingga 2022 sejumlah 4 orang perempuan Jawa Barat berhasil menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II).
Tahun 2019, perempuan dari Kabupaten Indramayu berhasil menduduki keterwakilan sebagai anggota DPRD Kab/Kota dengan rasio paling tinggi, yakin 34%. Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, Kabupaten Karawang , dan Kabupaten Cirebon memiliki rasio 26-29% keterlibatan perempuan di kursi parlemen.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membangun Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang menjadi wadah bagi perempuan untuk menggali potensi diri di bidang pemberdayaan khusunya bidang ekonomi perempuan yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga. Â Adanya lembaga pemberdayaan perempuan ini tentunya dapat membantu perempuan untik mendapatkan hak kesetaraannya. Terhitung di tahun 2022, sudah ada 4 klasifikasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari:
1. IR (Industri Rumahan) dengan karakteristik industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus atau pun sebagai kerja paruh waktu.
 2. PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya
3. SPH (Sekolah Perempuan Hebat) adalah merupakan alternatif akses pendidikan bagi perempuan di Kabupaten Bandung. Pendidikan di sini dimaknai sebagai ruang (space) belajar bagi perempuan untuk dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar  mengembangkan coping strategy untuk membangun ketahanan diri, keluarga dan masyarakat.  Melalui pendidikan dan pelatihan ini diharapkan para Perempuan Rentan tersebut  menjadi Kelompok Survival Mandiri dalam mengatasi masalah di keluarganya
4. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forkom Puspa). Keanggotaan Forkom Puspa merupakan gabungan berbagai organisasi perempuan dari ragam profesi, antara lain ahli ekonomi, bidang kesehatan, psikologi, pengusaha dan tokoh pendidikan.
Masyarakat Jawa Barat, khususnya para perempuan Jawa Barat mempunyai tokoh inspriratif yang telah berhasil menggerakan kampanye kesetaraan gender bagi perempuan untuk memenuhi hak dan kewajibannya melalui metode komunikasi tidak langsung. Ya!! Siapa yang tidak mengenal "Si Cinta" "Mamah Jabar" atau Ibu Atalia Praratya; seorang istri Gubernur Jawa Barat yang tidak hanya cantik nan menawan juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan. Melalui postingan-postingan akun sosial medianya, Ibu Atalia berhasil mendapatkan membuat para perempuan pengikutnya menjadi terinspirasi agar dapat seperti dirinya; menjadi perempuan dengan segudang prestasi dan penghargaan.