Kepala Balitbang PUPR Arie Setiadi Moerwanto sedang menjawab pertanyaan Kompasianer, bersama Leonarda Ibnu Said (Pemerhati Lingkungan) dan Dendy Priandana (Kepala Dinas Tata Kota & Pemukiman Kota Tangerang Selatan) dengan moderator Wardah Fajri (Admin Kompasiana). (Foto : Amad S)
Dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) digabung menjadi Kementerian PUPR (KemenPUPR). Presiden pun mempercayakan Kementerian PUPR dibawah kepemimpinan Menteri Basuki Hadimuljono pada 27 Oktober 2014 lalu.1) Untuk mewujudkan program pemerintahan Presiden Jokowi dengan Nawa Cita-nya, KemenPUPR dituntut bekerja lebih cepat, bukan lagi wacana namun real challenge. KemenPUPR melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang PUPR) harus hadir dalam mengatasi persoalan terkait infrastruktur dengan menghadirkan solusi seiring inovasi.
“Inovasi adalah "The Conversion of Novelty into Value," kata Pakar Manajemen Inovasi Dunia Michael Scharge pada Seminar Sehari "Innovation Stimulation for Effective Business Process for Infrastructure Provision” di Gedung SDA KemenPUPR (16/11/2015).
Michael Scharge menyampaikan bahwa inovasi adalah hal mendasar yang perlu dilakukan tiap institusi. Pengelolaan inovasi yang baik akan memberikan keuntungan bagi institusi. Dia juga menekankan bahwa inovasi harus dibarengi kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga institusi dapat lebih inovatif. Untuk itu, KemenPUPR diharapkan dapat melakukan pengelolaan inovasi yang melibatkan berbagai pihak pendukung agar mampu menghasilkan inovasi infrastruktur yang handal.2)
Bicara soal solusi dan inovasi, inovasi teknologi sangatlah penting dan mutlak guna menjawab berbagai permasalahan, utamanya di bidang infrastruktur PUPR. Karenanya, produk-produk Litbang yang dihasilkan harus berpedoman pada 4 hal, yaitu: relevan (sesuai kebutuhan), aplikatif (mudah diterapkan), inovatif (unsur terbarukan), dan kompetitif (bersaing dalam hal waktu, biaya dan mutu). Setiap solusi inovasi yang berhasil diciptakan oleh Balitbang PUPR memang telah melalui serangkaian uji coba laboratorium dan skala penuh di lapangan sehingga dapat dilepas ke masyarakat untuk diaplikasikan secara nyata dan dirasakan manfaatnya.
Masyarakat pun telah merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Namun harus diakui, inovasi teknologi bidang PUPR yang telah dihasilkan tersebut masih kurang populer bagi masyarakat umum. Produk Litbang pun masih dianggap belum merakyat karena masih sebatas pada penelitian dan belum dikembangkan menjadi teknologi yang mudah dan murah untuk masyarakat.3)
“Balitbang PUPR memiliki tugas penting untuk menciptakan produk-produk yang tak hanya berdaya guna, tetapi juga berkelanjutan dari masa ke masa,” Kepala Balitbang KemenPUPR, Arie Setiadi Moerwanto dalam acara Kompasiana Nangkring bersama Kementerian PUPR sekaligus peresmian PINTU (Pusat Informasi Terpadu) Balitbang PUPR di Gedung Heritage KemenPUPR, Sabtu (5/12/2015).
Belajarlah dari “Kota Paling Layak Huni” Melbourne
Persoalan sampah, banjir dan macet merupakan momok bagi wajah sebuah kota terutama kota-kota besar agar layak huni. Apakah kota yang kita tempati juga sudah menjadi kota yang layak huni? Apalagi Pemerintah memiliki target mewujudkan Kota Dambaan Warga yang Layak Huni serta Momentum Untuk Mencapai Bebas Pemukiman Kumuh di 2019.
Untuk menjadikan kota yang layak bagi semua, pemangku kepentingan bisa belajar dari Melbourne, salah satu kota tersibuk Australia yang dipilih oleh The Economist sebagai kota yang paling layak huni (livable city) tertinggi karena infrastrukturnya terbangun dan terjalin dengan sempurna di setiap sudut kota. Selain itu, kota ini juga mendapat skor tertinggi untuk bidang kesehatan dan pendidikan.4)
Solusi Inovasi Atasi Sampah
Hasil penelitian menyebutkan bahwa manusia yang tinggal di perkotaan menghasilkan sampah lebih banyak daripada manusia yang tinggal di pedesaan. Faktanya memang hampir semua Pemerintah di kota besar di Indonesia mengalami permasalahan kesulitan dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh warga kotanya.
Sebagai contoh dapat dibayangkan produksi sampah yang dihasilkan oleh Jakarta. Setiap hari Jakarta menghasilkan sampah (rumah tangga dan industri) sebanyak 25.687 m3. Apabila diasumsikan tinggi timbulan sampah setinggi 4-5 m maka jumlah tersebut ekuivalen dengan kebutuhan luasan lahan 5.000 m2 hingga 6.500 m2 untuk menampungnya. Pertanyaannya, apakah Jakarta memiliki lahan seluas itu hanya untuk tempat pembuangan sampah?
Sampai saat ini paradigma yang dipakai oleh Pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, umumnya masih sangat konvensional/kuno yaitu : kumpul; angkut dan buang. Paradigma ini dapat terimplementasikan dalam teknologi konvensional dalam pengendalian sampah, yang dikenal dengan Sanitary Landfill. Hanya saja metode kumpul, angkut dan buang seperti ini perlu diimbangi dengan metode lain yang terpadu, efektif dan berdaya guna agar daya dukung pemanfaatan lahan di perkotaan dapat meningkat kembali baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yaitu Konsep 3 REDUCE (mengurangi volume), REUSE (menggunakan kembali) dan RECYCLE (mendaur ulang). Dengan kombinasi konsep 3 R ini maka paradigma pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi : minimalkan; kumpulkan; pilah-pilah; olah; angkut dan buang sisanya.
Sebagai contoh Negara yang berhasil dalam pengolahan sampah dengan teknologi canggih adalah Rusia yang berhasil memproses menjadi berbagai keperluan. Teknologinya merupakan kombinasi dari teknologi mekanis, kimia dan teknologi radio-isotop. Rusia berhasil mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat hingga mencapai angka di atas 95% dari sampah yang masuk ke mesin pengolah. 5)
Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia juga bisa mencontoh kiprah Walikota Surabaya dalam mengelola sampah. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang pernah menjadi Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya gigih dan sabar dalam memberikan edukasi terkait pemanfaatan sampah dan peluang bisnis sehingga lambat laun warga Surabaya mulai merubah sikap dan mendukung program mengelola sampah di lingkungan tempat tinggal mereka. Memang tidak mudah mengubah budaya masyarakat khususnya dalam menciptakan lingkungan kumuh menjadi bersih, tertata baik dan hijau.
Hanya saja hingga saat ini di Indonesia beban tanggung-jawab pengelolaan sampah masih harus dipikul oleh Pemerintah Daerah sendiri. Padahal masyarakat juga harus terlibat secara langsung dalam siklus pengendalian sampah. Oleh karena itu kombinasi antara penggunaan teknologi modern dan meningkatkan kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan pengendalian sampah di Indonesia khususnya di kota-kota besar yang kepadatan penduduknya sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. 6)
Pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga juga harus digalakkan sebagai bagian dari pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Apalagi, STBM telah dicanangkan sejak Agustus 2008 oleh Menteri Kesehatan RI sebagai suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan untuk mewujudkan kondisi sanitasi total di komunitas. 7)
KemenPUPR sangat mengapresiasi kepada perorangan maupun komunitas peduli sampah, seperti yang dilakukan Komunitas WEGI (We Green Industry) yang membuat gerakan “Bank Sampah" di Surabaya dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga sehingga memiliki manfaat secara ekonomi. Sebab mereka telah menjadikan diri dan komunitasnya sebagai dari Duta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Balitbang PUPR juga telah menciptakan produk inovasinya untuk mengatasi persoalan sampah dengan produknya antara lain Komposter (teknologi terapan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos), dan Biofil (teknologi terapan pengolahan tinja agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan).
“Sebenarnya kunci kendali sampah ada di rumah tangga. Edukasi harus dimulai dari lingkup keluarga,” kata Kepala Balitbang PUPR Arie Setiadi Moerwanto.
Solusi Inovasi Atasi Banjir
Konsep penanganan banjir dari balitbang PUPR. (Foto: Amad S)
Indonesia dalam kaitannya dengan isu Habitat, mencanangkan target universal akses atau dikenal dengan istilah 100-0-100 pada tahun 2019. Ini berarti diharapkan 100% penduduk terlayani akses air bersih, 0% jumlah kawasan permukiman kumuh dan 100% cakupan sanitasi layak.
Menghadapi ancaman terhadap sanitasi di wilayah-wilayah rawan banjir, KemenPUPR telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, antara lain pembangunan fisik seperti waduk, bendungan, situ dan embung, juga dilakukan melalui non-fisik dengan penerapan teknologi/software sistem telemetri. Telemetri merupakan sistem peringatan dini (flood early warning system) untuk menginformasikan akan timbulnya kejadian seperti bencana terutama banjir.
Sistem Telemeteri ini sudah diterapkan untuk memantau sungai-sungai yang rawan meluap/ menyebabkan banjir di Jakarta dengan mengkombinasikan pemakaian radar pemantau awan milik BPPT di Serpong yang bisa memantau keberadaan awan dalam radius 100 kilometer. Dengan mengetahui posisi awan itu, bisa diperkirakan lokasi hujan turun berikut intensitasnya. Data itu dikalibrasi dengan sistem telematri pemantauan muka air sungai di Bendung Katulampa, Bogor. Harapannya dengan informasi ini dapat segera diambil langkah antisipasi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan bencana secara cepat dan tepat. 8)
“Buang sampah rumah tangga seenaknya ke sungai juga berkontribusi menjadi penyebab banjir. Jadi harus ada kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai,” imbuh Ari.
Solusi Inovasi Atasi Macet
Solusi teknologi terus dikembangkan Balitbang PUPR untuk mengatasi kemacetan. (Foto: Amad S)
KemenPUPR sebagai pembina urusan jalan merupakan salah satu pihak yang menjadi sasaran komplain masyarakat yang bertubi-tubi tentang persoalan kemacetan. Fakta ini dapat dipahami mengingat saat ini 90% angkutan penumpang maupun barang bertumpu pada jaringan jalan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan sejauh ini merupakan harapan terbesar masyarakat ibukota, daerah sekitarnya, bahkan nasional, untuk mendukung kegiatan sosial ekonominya.
Macet, inilah penyakit kronis yang menjangkiti kota-kota besar seperti Jakarta. Peningkatan laju pertambahan jalan (termasuk jalan tol) di Jabodetabek adalah 1% per tahun, tidak sebanding dengan laju pertambahan kendaraan yang mencapai 11% per tahun. Volume yang tidak sebanding antara jumlah kendaraan dan panjang jalan menyebabkan kemacetan yang parah pada jam-jam puncak. Parahnya lagi kondisi transportasi umum masih karut-marut dan semakin menjamurnya pengguna kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua.
Perilaku pengguna jalan juga semakin memperparah tingkat kemacetan seperti tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalulintas. Tak hanya itu, sebagian besar fungsi jalan juga banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya. Jalan dijadikan area parkir, dijadikan tempat dagang/ pasar tumpah/kaki lima dan “terminal bayangan” angkutan umum. Kondisi drainase yang buruk juga ikut berkontribusi terhadap potensi kemacetan. Luapan banjir dari sungai dan saluran air, menyebabkan tersendatnya laju kendaraan di jalan serta menurunkan kualitas jalan.
Berbagai solusi ditawarkan, namun tidak satupun berjalan efektif untuk mengatasinya, karena solusi yang ditawarkan cenderung terpilah-pilah (parsial), tidak sistematis, dan tidak kontinyu. Harus mereformulasi secara fundamental kebijakan dan strategi pembangunan transportasi yang selama ini terlalu bersifat sektoral. Semua pemangku kepentingan harus saling koordinasi intensif dalam menangani persoalan traffic management dan penegakan hukum dalam rangka mengembalikan fungsi dan kapasitas badan jalan.
Perencanaan terpadu dalam penyediaan prasarana transportasi multi-moda menjadi kebutuhan mutlak, dimana implementasinya lebih penting dibandingkan sekedar rencana yang komprehensif dan sophisticated. Pembagian peran (role-sharing) dan beban (load-sharing) antar-moda (misal antara jalan raya dan jalan KA khususnya untuk angkutan barang/heavy loaded vehicle) harus diciptakan, agar prasarana jalan tidak menanggung eksternalitas akibat kemacetan yang luar biasa.
Untuk itu, KemenPUPR perlu sinergi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria & Tata Ruang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Jabodetabek dalam menuntaskan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) dan turunan kebijakan transportasi lainnya.
Tidak ada solusi lain selain bahwa instrumen penataan ruang harus digunakan sebagai pendekatan perencanaan pembangunan dalam penataan kembali kawasan megapolitan Jabodetabek ke depan, termasuk dalam upaya serius mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya ini.
Masalah kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya masalah transportasi semata. Upaya penanganan kemacetan di Jakarta dan sekitarnya harus bersifat menyeluruh, berdimensi jangka panjang dan bersifat sustainable dan harus memperoleh dukungan politik dan finansial yang memadai dari Pemerintah dan DPR. 9)
“Sampah, banjir dan macet harus diatasi dengan mendidik perilaku, keteladanan dan membangun kesadaran bersama,” pungkas Ari.
Semoga saja, ulasan ini dapat menggugah kesadaran kita untuk turut aktif mewujudkan kota tinggal kita sebagai Kota yang Layak Untuk Semua. Bravo Balitbang PUPR!
AMAD SUDARSIH
Referensi:
1) http://kiprah.pu.go.id:8080/edisi/detail/28/kerja..-kerja...-kerja
3) http://kiprah.pu.go.id:8080/edisi/detail/25/inovasi-teknologi-demi-pembangunan-berkelanjutan
4) http://kiprah.pu.go.id:8080/edisi/detail/20/mewujudkan-kota-yang-layak-untuk-semua
5) http://www.pu.go.id/isustrategis/view/4
6) http://www.pu.go.id/berita/10532/Pengelolaan-Sampah-Kota-Surabaya-Patuh-Dicontoh
7) http://stbm-indonesia.org/?page=editorial&command=detail&id1=27
8) http://www.pu.go.id/berita/10734/37-Pos-Duga-Air-Milik-BBWSCC-Pantau-Tinggi-Muka-Air-di-16-Sungai
9) http://www.pu.go.id/isustrategis/view/24
