Pada Rabu, (6/12) waktu AS. Presiden Donald Trump telah memberikan pernyataan sepihak bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Tidak hanya itu, presiden Donald Trump juga mengatakan dalam pidatonya bahwa ia akan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurut Presiden Donald Trump rencananya ini dapat membantu menyelesaikan konflik antara Isreal dan Palestina.
 Pernyataan ini telah menuai banyak protes terutama dari Palestina dan negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Namun tidak hanya itu, negara-negara Eropa yang menjadi sekutu Amerika ikut mengecam keputusan sepihak Donald Trump. Karena telah memicu berbagai pertentangan pada akhirnya PBB melakukan resolusi penolakan terhadap pernyataan Presiden Donald Trump yang mendukung Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Dari 193 anggota, sembilan negara yang menolak resolusi tersebut adalah Israel, Honduras, Togo, AS, Palau, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, dan Guatemala. Sementara dua pertiga negara anggota PBB termasuk Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, Portugal, Swiss, Swedia, Norwegia, Spanyol dan Yunani memilih untuk mendukung resolusi tersebut. Kali ini, berbeda dengan di Dewan Keamanan PBB, AS tidak memiliki hak veto di Majelis Umum. Hukum internasional juga memandang Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur sebagai "wilayah yang diduduki" dan menganggap semua permukiman Yahudi yang dibangun di wilayah tersebut ilegal.
Dengan menangnya suara dari berbagai negara untuk mendukung resolusi PBB, Presiden AS, Donald Trump, mengancam memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini juga disampaikan dengan tegas oleh kedutaan besar AS, Nikki Haley, yaitu "Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam masalah ini."
Dalam kasus ini Indonesia memilki peran yang penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak dulu sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga memiliki kedekatan yang erat dengan Palestina karena memiliki kesamaan mayoritas agama yang dianu oleh rakyatnya. Salah satu cara Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan memberi pernyataan tegas bahwa Indonesia tetap menolak Yerusalem menjadi ibukota Israel.Â
Sikap yang diambil Indonesia ini mengikuti beberapa sifat politik luar negeri Indonesia yaitu pertama, bebas dan aktif. Kedua, antiimperialisme dan kolonialisme, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Meskipun mendapatkan ancaman dari AS Â bahwa mereka akan mencabut bantuan dana kepada negara yang mendukung resolusi PBB. Menurut peneliti dari Pusat pengkajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI), Ibrahim Hamdani, Indonesia tetap bisa meminta bantuan dari negara besar lainnya seperti RRC dan Rusia. Karena negara kita telah memiliki hungan yang bagus dengan negara tersebut. Ibrahim juga menyarankan negara-negara pendukung Palestina yang mendapat dana dari AS agar mencari alternatif bantuan dana dari negara lain.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga ikut memberikan saran kepada negara-negara anggota OKI yang belum mendapatkan suara bulat untuk mendukung Palestina. Presiden Joko Widodo memberikan enam saran untuk penyelesaian masalah Yerusalem yang disampaikan pada KTT Luar Biasa OKI, Istanbul, Turki, Rabu (13/12/2017). Beliau menyatakan bahwa OKI harus memberikan penolakan tegas terhadap pengakuan sepihak AS tersebut. Menurut beliau Two state solution merupakan satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkannya ke Yerusalem. Jika OKI telah membulatkan suaranya untuk mendukung Palestina hal ini juga dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melaksanakannya.
Presiden Jokowi menyerukan sejumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan diplomatik tersebut. Menurut Jokowi, hal itu sesuai dengan sejumlah resolusi OKI sebelumnya. "Anggota OKI harus mengambil langkah bersama dalam hal meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi terhadap Palestina," ujar Jokowi.
Terakhir, Presiden Jokowi juga berharap OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina. Hal itu termasuk di Majelis Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 Sumber:Â
