Pembentukan utusan khusus
Kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Hal ini merupakan inisiatif diplomatik substansial yang mencerminkan upaya kolektif ASEAN untuk mengatasi krisis internal di negara anggota ASEAN. Konsensus ini terus mendukung upaya-upaya diplomasi ASEAN untuk menyelesaikan krisis secara bertahap.
Indonesia menyeimbangkan antara prinsip non-intervensi ASEAN dan kebutuhan untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar. Krisis ini memiliki dampak besar terhadap seluruh kawasan, seperti masyarakat terpaksa terusir dari rumah mereka dan perbatasan yang tidak stabil.
Diplomasi Indonesia lebih berfokus pada metode mengambil pandangan jangka panjang dan komitmen terhadap rekonsiliasi nasional dan transisi damai menuju demokrasi yang inklusif di Myanmar.
Selain itu, Indonesia memainkan peran penting dalam penggalangan solidaritas internasional baik di kawasan Asia Pasifik maupun dalam skala global. Dalam berbagai forum internasional, termasuk Dewan HAM PBB dan G20, Indonesia telah menekankan pentingnya penegakan hak asasi manusia dan memfasilitasi transisi demokrasi di Myanmar.
Selain itu, Indonesia juga telah mendorong pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management). Namun, akses ke lapangan masih terbatas karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia menyadari bahwa krisis di Myanmar merupakan ancaman bagi legitimasi dan kredibilitas ASEAN sebagai komunitas politik yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi internasional. Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk mengadopsi pendekatan yang efektif dalam menangani konflik di Myanmar. Indonesia mendorong ASEAN sebagai pengamat dan fasilitator aktif dialog yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui peran diplomasi yang konsisten dan pendekatan berbasis dialog, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip non-intervensi dan tanggung jawab moral terhadap situasi kemanusiaan dan demokrasi di kawasan.
Indonesia terus menunjukkan kepemimpinannya dalam isu konflik di Myanmar, terutama ketika Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Dalam kapasitas ini, Indonesia memimpin pertemuan tingkat tinggi dan melakukan diplomasi senyap dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.
Terbukti bahwa Indonesia secara proaktif telah memulai komunikasi dengan pemerintah junta. Selain itu, Indonesia pada saat yang sama menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok oposisi sipil, termasuk NUG (National Unity Government of Myanmar) dan komunitas internasional serta PBB.
