Kartu Kuning Untuk BPL dan Pengurus HMI Cabang Bukittinggi

Oleh: Kader komisariat Ushada UIN Bukittinggi (Syukri Ramadhan)

BPL HMI Cabang Bukittingi tidak juga melaksanakan pelantikan setelah 7 bulan berlalu pasca musyawarah BPL yang dilasanakan pada Tanggal 10 November 2024 di aula kampus UMN Bukittinggi hingga hari ini kamis, 12 Juni 2025. Tanya menyembur dari kegelisahan, apakah BPL HMI Cabang Bukittinggi yang menjadi ruh dan organ perkaderan, masih berdetak atau sudah mati suri? Sebuah kartu kuning kami angkatkan untuk BPL HMI Cabang Bukittinggi. Selaras dengan itu secara horisontal, apakah peringatan dan pengayoman Pengurus HMI cabang Bukittinggi Ada sebagaimana mestinya? Apa ke "ada" an-nya hanya sebagai simbolis? Sebuah pertanyaan menohok kami layangkan dalam hal yang pekok ini.

            Seperti yang kita ketahui bersama di strukrural organisasi HMI, BPL (Badan Pengelola Latihan) merupakan pembantu HMI, dalam hal ini setingkat cabang sesuai dengan pasal 3 PD BPL HMI. Disamping itu, BPL juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat sentral yaitu merumuskan suatu konsep pelatihan agar kader yang dihasilkan dari rahim perkaderan HMI, berkualitas. Tentu perumusan pola perkaderan ini bisa dinamis sesuai dengan kondisi dan situasi kader di setiap cabang, asal tidak melenceng dari pedoman perkaderan. Secara strukrural organisatoris HMI, tugas ini tentu dilakukan oleh BPL dalam satu strukrtur organisasi yang dinyatakan sah. Ini bukan sekadar unit teknis, tapi ruh dari keberlanjutan ideologis dan intelektual kader HMI. Ketika BPL tidak menjalankan fungsinya atau yang lebih miris tidak menghidupkan mesinnya untuk berfungsi, maka bukan hanya roda organisasi yang mandek---tapi nafas kaderisasi terhenti, kader tidak terbentuk, kultur intelektual melemah. Maka wajar jika kami bertanya dengan nada getir: Adakah BPL benar-benar sadar akan hal yang sedemikian? Dan timbullal pertanyaan menohok lainnya tertuju pada pengurus HMI Cabang Bukittinggi sebagai teman sejawatnya dalam perkaderan, apa yang terjadi? Atau semua susunan hanya simbolis tanpa makna belaka?

            Jangankan melakukan tugas dan wewenang sebagai organisasi perkaderan, yang terjadi hanyalah Ketiadaan informasi, arah, bahkan keberadaan formatur dan mide formatur BPL pasca-musyawarah menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka menghilang? Lari dari tanggung jawab? Atau memang sejak awal tidak siap mengemban amanah struktural? Lebih parah lagi, pengurus cabang yang seharusnya menjadi pengayom malah terkesan apatis terhadap persoalan ini. Bukankah mereka tahu bahwa perkaderan adalah urat nadi organisasi? Jika ya, lalu mengapa membiarkan kebuntuan ini berlangsung begitu lama? lari dari beban tanggung jawab  serta ketidak jelasan dalam memperhatikan dan mengkoordinir perkaderan, atau tidak peduli dengan perkaderan?

            Selama 7 bulan lamanya ini, seharusnya BPL yang memiliki wewenang dalam fungsinya, yaitu menyiapkan pengelolaan pelatihan yang meliputi Latihan Kader I, II, dan latihan-latihan ke-HMI an lainnya serta dapat menyelenggarakan training lain yang berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia (PD BPL pasal 5), tetapi nyatanya tak ada aktualisasi karena ketidaksadaran yang yang sewenang-wenang. Belum lagi tugas BPL dalam poin a-f dalam pasal 4 PD BPL HMI yang juga terhenti dalam proses struktural yang berdampak pada faktual non struktural. Akibat dari hal yang miris ini Bisa kita lihat realitanya dalam pelaksanaa LK 1 selama transisi pengus BPL ini, mari kita amati bagaimana jalannya perkaderan selama mati suri ini, apakah  sesuai prosedural atau metodis yang sistematis? Sampai pada  puncaknya 2 minggu lalu mengenai ketiak jelasan  konsep LK 1 yang diadakan oleh UMN? Lebih jauh lagi  terkait bagaimana kondisi Intruktur yang ada di HMI Cabang Bukittinggi ini? Bagaimana BPL menunaikan tanggungjawabnya sebagai pembimbing, pembina dan pengarah semua hal ini.

            Kenapa persoalan ini saling keterkaitan antara BPL dan Pengurus Cabang? ya, tentu persoalan ini juga keterkaitan dengan pengurus cabang, dalam hal ini 2 periode kepengurusan, kepengurusan yang lama dan kepengurusan yang baru. Tertundanya pelantikan BPL hingga terjadinya kerusakan perkaderan secara strukrural, formal, dan non formal merupakan kesalahan BPL dan gambaran tidak adanya peringatan dan koordinir yang baik dari pengurus cabang yang menaungi. Apakah ini suatu ketidak  harmonian (deharmonisasi)? Tidak peduli terhadap perkaderan? Kelalaian? Potensi indikator buruk lainnya tidak terelakkan. Tentu itu bisa dijawab oleh BPL dan HMI Cabang Bukittinggi sendiri.

            Kami, kader HMI komisariat Ushada yang mencintai organisasi ini dengan tulus, menuntut dengan suara lantang: segera lantik BPL! Segera aktifkan kembali mesin perkaderan! Jangan biarkan HMI Cabang Bukittinggi menjadi sekadar sejarah tanpa regenerasi. Jangan jadikan kaderisasi hanya agenda seremonial tanpa ruh perjuangan. Kami meminta dengan penuh tuntutan pada pengurus cabang untuk segera mengambil langkah. Evaluasi harus dilakukan terhadap siapa saja yang lalai dalam proses ini. Jika perlu, lakukan restrukturisasi dan audit internal untuk memastikan bahwa ke depannya, tidak ada lagi stagnasi seperti ini.

            Tulisan ini bukan sekadar kritik. Ia adalah bentuk cinta kami terhadap HMI. Kami tidak ingin organisasi ini kehilangan arah. Kami ingin HMI tetap menjadi kawah candradimuka para intelektual muda Islam. Kami ingin darah perkaderan tetap mengalir, membentuk generasi yang siap mengabdi, berpikir kritis, dan menjawab tantangan zaman.

Akhir kata, tulisan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah soal,  setiap soal butuh jawaban. Kami tunggu jawaban itu dalam bentuk tindakan nyata dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.